PALU EKSPRES, PALU – Maraknya sorotan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Tengah, menjadi perhatian Komisi IV DPRD Sulteng. Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat termasuk ketenagakerjaan mengaku belum mempunyai data yang pasti terhadap jumlah TKA di daerah ini.
Khususnya di Kabupaten Morowali dan Banggai yang menjadi konsentrasi TKA di Sulawesi Tengah. Karena itu, DPRD Sulteng berencana akan melakukan kunjungan ke kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) untuk memastikan keberadaan tenaga kerja di sana.
Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Zainudin Tambuala, mengatakan, ada beberapa hal yang diketahui di sana. Yakni, jumlah tenaga kerja asing, jenis pekerjaan yang dikerjakan dan gaji. Menurut dia, dari informasi yang dihimpunnya, jumlah tenaga kerja asing di PT IMIP selalu simpang siur.
Ada yang menyebutkan 2.100 orang lalu informasi lainnya ada yang menyebut hampir 3.000 bahkan lebih. Selain itu, kunjungan ke PT IMIP aku politisi PKS yang baru saja dilengserkan ini, ingin memastikan soal jenis pekerjaan yang dilakukan oleh TKA Tiongkok di sana.
”Jangan sampai pekerjaan yang mestinya bisa dilakukan tenaga kerja lokal, kemudian diambil oleh buruh asing,” katanya.
Terakhir soal upah. Ia mengingatkan, jangan sampai ada perbedaan mencolok antara buruh lokal dan asing pada jenis pekerjaan yang sama. ”Ini antara lain yang ingin kami pastikan di PT IMIP dan beberapa daerah lainnya yang menjadi konsentrasi buruh asing,” ungkap loyalis Anis Matta ini.
DPRD katanya tetap memerlukan investasi asing. Namun jangan sampai investasi itu berubah menjadi invasi asing.
Sebelumnya, pada diskusi Mayday 2018, yang digagas AJI-IJTI, Nasrun SH dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah mengatakan, penempatan TKA di PT IMIP Kabupaten Morowali masih bermadalah. Di perusahan itu, untuk sekedar tenaga buruh supir dan tukang las saja didominasi TKA.
Temuan ini dibeberkan Nasrun, di hadapan peserta dialog buruh yang membahas, TKA, ancaman atau peluang, Sabtu 28 April pekan lalu.
“Kami melakukan investigasi langsung dan wawancara dengan pihak managemen PT IMIP beberapa waktu lalu,” kata Nasrun. Sesuai informasi yang mereka dapat, kebutuhan supir PT IMIP sebutnya kurang lebih 1.200 orang. Namun sejauh ini yang terpenuhi baru sekitar 600 orang.
“Yang 600 supir ini setelah kami perhatikan mayoritas adalah TKA. Kami mengidentifikasinya berdasarkan warna helm yang digunakan untuk supir,”sebutnya. Bukan hanya pada bidang kerja supir. Pihaknya jelas Nasrun juga mendapati mayoritas TKA di perusahan itu ditempatkan sebagai buruh las. Yang harusnya kata dia, pekerjaan demikian sesungguhnya bisa mengakomodir tenaga kerja lokal.
Selain soal penempatan, Nasrun juga mengulas temuan lain terkait keimigrasian. Khususnya hal-hal menyangkut regulasi yang mengatur tentang ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Banyak ujar Nasrun IMTA yang dimiliki TKA tidak terdata di kantor Imigrasi setempat.
Sebelumnya Humas IMIP, Dedi Kurniawan mengatakan, jumlah TKA di perusahaannya mencapai 3 ribuan orang 29 ribu total tenaga kerja yang ada di sana. Di antara 3 ribuan itu ada yang buruh kasar. Itupun keberadaan mereka ungkap mantan wartawan Majalah Tempo dan Harian Tinombala ini, selalu datang silih berganti.
TKA China yang menjadi buruh kasar, kata dia untuk menutupi kurangnya buruh dari tenaga kerja lokal. Sebagai contoh, PT IMIP yang membutuhkan 2000-an sopir, namun yang terisi tidak sampai seperempatnya. Belum yang lain-lainnya. ”IMIP akan tetap memperhatikan sumberdaya tenaga kerja lokal, walaupun sejauh ini dari sisi kuantitas belum mampu mengisi formasi yang tersedia,” ungkapnya.
(kia/Palu Ekspres)
