PALU EKSPRES, TOLITOLI – Akibat kenaikan tarif listrik penerangan lampu jalan sebesar 200 persen lebih yang di tetapkan oleh PT. PLN Persero area Tolitoli, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tolitoli menunggak sejak September 2017 sampai April 2018. Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 3 miliyar lebih.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Vera Mangoal dikonfirmasi Palu Ekspres Jumat (11/5), terkait tunggakan tarif penerangan lampu jalan menjelaskan, anggaran yang tersedia untuk pembayaran penerangan lampu jalan di dinasnya tidak sesuai dengan kenaikan terif yang dibebani oleh pihak PLN.
“Anggaran kami tidak cukup, sebelum beban tarif yang kami bayarkan setiap bulannya sebesar Rp 136 juta setiap bulannya, tiba-tiba di bulan September 2017 PLN menaikan tarifnya sebesar Rp 374 juta. Nah ini yang jadi kendala, sementara dana kami yang tersedia tidak sesuai dengan kenaikan tarif yang di tetapkan oleh PLN,” jelasnya.
Vera mengatakan, dari 1400 titik lampu jalan yang terpasang di wimayah Tolitoli, diperkirakan hanya 50 persen yang masih berfungsi, tetapi pihak PLN mengenakan tarif sesuai dengan jumlah lampu jalan terpasang.
“Iya, kami heran kenapa PLN kenakan tarif lampu jalan yang sudah tidak berfungsi, coba bapak liat di mana-mana lampu jalan yang terbanyak kebanyakan sudah tidak menyala, masa semua PLN mau kenakan tarifnya, inikan aneh,” ujarnya.
Sementara Kasubag Program Nurahmansyah dikonfirmasi terkait hal serupa mengatakan permasalahan ini sudah pernah dilalukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD dengan pihak PLN.
RDP menghasilakan rekomendasi untuk dilakukan pendataan kembali lampu jalan secara obyektif, karena selama ini sebagian besar lampu jalan yang ada di wilayah Tolitoli sudah tidak berfungsi.
Sayangnya, sampai saat ini pihak PLN belum bersedia untuk melakukan pendataan di lapangan.
“Ini yang jadi kendala kami. Pihak PLN belum mau melakukan pendataan secara obyektif, masa lampu yang sudah mati, kami tetap bayar tarifnya,”kata Maman, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan anggaran yang tersedia di tahun 2017 untuk pembayaran rekening lampu jalan sebesar Rp1,8miliyar, dengan perincian setiap bulannya tatif lampu jalan sebesar Rp 135 juta.
“Dinas mau ambil dana dari mana dengan kenaikan yang melonjak. Sementara anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Nah permasalahan inilah sehinggah rekomendasi DPRD Tolitoli untuk di lakukan pendataan di lapangan,” ungkapnya.
Di tempat terpisah Asisten Manajer ( Asman) Humas PT.PLN Persero area Tolitoli, Raden dikonfirmasi Jumat (11/5) menuturkan kenaikan tagihan lampu jalan berdasarkan temuan Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah ditandatangani kedua belah pihak tertanggal 30 Mei 2017. Sementara untuk lampu jalan yang rusak tidak di perhitungkan.
“Itu sudah ada kesepakatan kedua belah pihak,” katanya.
Sementara untuk pendataan kembali kata Raden, masih menunggu keputusan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk penentuan tanggalnya.
(mg6/Palu Ekspres)
