PALU EKSPRES, PARIGI – Pjs. Bupati Parigi Moutong, Drs H. Muhamad Nadir MSi bereaksi keras terhadap sejumlah oknum pendamping desa yang disinyalir sengaja memperlambat serapan anggaran bantuan ke masyarakat desa yang bersumber dari APBN.
Lambannya serapan anggaran itu menyebabkan terjadinya inflasi secara nasional. Bahkan memperburuk nilai tukar rupiah terhadap dolar yang saat ini kata Bupati sudah menembus angka Rp14.000/dolar.
Karena itu, almunus IPDN angkatan 1988 ini mengimbau kepada seluruh Camat di Kabupaten Parigi Moutong bersama sama dengan aparat desa untuk mengawasi kinerja para pendamping desa.
“Tolong Pak Camat dan Kades, lihat itu, awasi itu pendamping desa,”tegas Bupati Nadir ketika mencanangkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Ke-15 dan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-46 tingkat Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 yang dipusatkan di Kecamatan Sidoan, Senin (14/5).
Bupati Nadir mensinyalir ada beberapa oknum pendamping desa ini sengaja memperlambat serapan anggaran bantuan yang turun ke desa, karena ada misi politik terselubung jelang Pilkada 2018.
“Sudah ada yang mengaku ke saya, bahkan dia ketakutan karena saya mau rekomendasikan kepada Pak Gubernur agar oknum tersebut kontrak kerjanya tidak diperpanjang lagi sampai 2019. Jadi tolong ya Pak Camat dan Kades awasi mereka ini, karena diisinyalir mereka melakukan dukungan kepada calon tertentu di Pilkada 2018”.
Lanjut Bupati Nadir, dari hasil temuannya bahkan ada oknum pendamping desa ini yang menjanjikan bantuan yang bersumber dari APBN itu dicaairkan pada bulan Juni mendekati Pilkada “Camat dan Kades lihat itu. Jangan ada dukungan apa pun. Pendamping desa harus netral,”tegasnya
Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah ini menegaskan, jika masih ditemukan ada oknum pendamping desa yang dengan sengaja memanfaatkan bantuan APBN itu dengan tujuan politik tertentu ia tak segan segan merekomendasikan yang bersangkutan diproses secara hukum dan diberhentikan dari tugasnya sebagai pendamping desa.
“Ini saya ingatkan ya. Bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBN harus dipercepat realisasinya, jangan tunggu apalagi dijanji masyarakat jelang Pilkada. Kalau sampai saya temukan di lapangan, saya pasti rekomendasikan untuk diproses hukum dan dipecat sebagai pendamping desa,”tegas Bupati Nadir.
Pada kesempatan itu, Nadir juga mengimbau seluruh Camat dan Aparat Desa untuk menggelorakan kembali nilai nilai gotong royong di tengah masyarakat. Pasalnya, akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi, nilai gotong royong masyarakat ini semakin memudar. “Oleh karena itu, melalui momentum BBGRM dan HKG ini, mari kita bangkitkan kembali nilai nilai gotong royong di tengah masyarakat,”pintanya.
Ia juga berharap kepada Kepala Desa sebagai ujung tombok Pemerintah Desa lebih agresif dalam merencanakan pembanguan di desa “Perbaiki RPJM Desa susun sesuai kemauan masyarakat, susun sesuai potensi desa. Kepala desa harus mejadi ujung tombak pembangunan,”tandas Pejabat yang ‘kenyang’ pengalaman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi ini.
Tak hanya itu, Nadir juga meminta kepala desa melibatkan TP-PKK dalam setiap proses perencanaan pembangunan yang berlangsung di desa. “PKK adalah mitra kerja Pemerintah. Setiap program kerjanya juga harus diselaraskan dengan program Pemerintah. Oleh karena itu, saya minta kepala desa libatkan PKK dalam setiap proses perencanaan pembangunan di desa,”harapnya.
Diakhir acara Bupati Nadir didampingi Pjs Ketua TP-PKK Kabupaten Parigi Moutong Salmah Tiangso dan Wakil Ketua II TP-PKK Kabupaten Parigi Moutong, Sartin P Dg.Paliwa SPd MPd menyerahkan tropy dan hadiah kepada pemenang lomba yang digelar dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 tingkat Kabupaten Parigi Moutong.
(humas pemkab parimo)
