PALU EKSPRES, PARIGI – Pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi kembali dilakukan untuk pasien penderita sejumlah penyakit. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan dan memaksimalkan pelayanan kesehatan, apalagi pada tahun 2017 lalu RSUD Anuntaloko Parigi telah di tetapkan sebagai rumah sakit yang berakreditasi B.
Direktur RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlela Harate kepada Palu Ekspres, Sabtu (19/5), di Parigi mengatakan, akan dilaksanakan pembangunan rehabilitasi medik yang direncanakan siap beroperasi pada akhir tahun 2018 ini. Apalagi saat ini telah didukung oleh dokter yang ahli dalam penanganan pasien pasca menderita struk.
“Kalau ada yang patah tulang, pasca struk, mereka kan membutuhkan rehabilitasi. Dokternya juga sudah ada sekarang, kalau kita keseleo bisa langsung ke rehabilitasi medik,”ujarnya.
Menurut Nurlela, rencananya bangunan yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK) tersebut, akan dibangun lengkap dengan peralatannya di areal pintu masuk RSUD Anungaloko Parigi. Kemudian pembangunan ruang ICCU bagi pasien yang menderita penyakit jantung, mulai dari kelas satu hingga kelas tiga.
Karena penderita penyakit tersebut membutuhkan ketenangan dan tidak dapat digabungkan dengan jenis penyakit lainnya.
“Kami harapkan rencana pembangunan gedung pelayanan kesehatan ini bisa berjalan dengan lancar,”harapnya. Lanjut dia, sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai rumah sakit berakreditasi B, pada tahun ini pula pihaknya akan menyediakan ruangan jenazah bagi pasien yang meninggal dunia.
Dia mengatakan, banyak rencana yang dipersiapkan untuk peningkatan pelayanan di rumah sakit yang dipimpinnya itu. Makanya, Ia telah meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembebasan lahan. Sebab pihaknya berencana akan membangun lagi ruangan hemodialisa (Cuci Darah), yang saat ini tenaga dokternya di RSUD Anuntaloko Parigi sudah ada, namun hanya untuk pasien non infeksius atau ginjal saja.
“Insya Allah setelah lebaran nanti akan dilakukan uji coba. Kalau siap, berarti kami sudah bisa layani pasien cuci darah. Tetapi harus menunggu lagi perkumpulan dokter ginjal, untuk datang menilai karena ada surat izin operasi,”jelasnya.
Ia menambahkan, ketersediaan bangunan tersebut, menggunakan anggaran APBN, karena dari APBN katanya, tidak memiliki anggaran untuk peralatan hemodialisa. “Jadi pemerintah daerah parigi moutong sangat memberikan kontribusi bagi pelayanan kesehatan senilai Rp 1,2 milyar untuk dua unit alat cuci darah tersebut,”pungkasnya.
(asw/Palu Ekspres)
