PALU EKSPRES, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon merupakan salah satu yang mengkritik keras pelantikan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar.
Menurut dia, pelantikan tersebut menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Sebab, sebelumnya pada Februari lalu, persoalan itu pernah menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Akhirnya, usulan jenderal polisi sebagai Pj gubernur dibatalkan.
Tapi, kata dia, sekarang pemerintah melaksanakan usulan yang pernah dibatalkan. “Pemerintah bisa dianggap melakukan kebohongan publik, menipu rakyat,” terang dia melalui keterangan resmi, Senin (18/6).
Menurut dia, tidak ada alasan kuat menjadikan perwira polisi sebagai Pj Gubernur Jabar. Sebab, masih banyak pejabat lain yang lebih sesuai menduduki posisi tersebut.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, alasan Kemendagri yang menyatakan Iriawan bukan lagi perwira aktif, karena dia saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas merupakan alasan yang mengada-ngada.
“Alasan itu mengkonfirmasi bahwa sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot menjadi Pj Gubernur Jabar,” papar dia. Mutasi mantan Kapolda Metro Jaya dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret lalu hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri.
Fadli menilai pemerintah sangat ngotot menunjuk jenderal polisi sebagai Pj gubernur. Dia pun mempertanyakan motif di balik kengototan pemerintah. “Sampai tidak segan menjilat ludah sendiri. Apa motifnya? Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini Pilkada Jabar aman-aman saja,” ucap dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, selain menjatuhkan kredibilitas pemerintah, penunjukkan M Iriawan juga membuat independensi polri kian dipertanyakan. Baik untuk Pilkada Jabar, maupun pilkada di daerah lain. Termasuk tahapan pemilu tahun depan. Selama ini ada beberapa laporan terkait tidak netralnya oknum aparat.
Fadli mengatakan, persoalan Pj Gubernur Jabar itu akan memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jabar. Keputusan itu bisa menodai pilkada. Timbul rasa curiga dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
(lum/idr)
