PALU EKSPRES, JAKARTA – Kesan profesionalitas Polri luntur seketika saat Komjen Pol Mochammad Iriawan dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Penjabat Sementara Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heriyawan.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane beranggapan, seharusnya dalam proses Pilkada, Polri jangan mau ditarik tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas. Apalagi, sampai melanggar UU Polri No 2/2002 yang menyebutkan setiap personel Polri harus netral.
“IPW sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik tarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu. Termasuk membiarkan patinya dijadikan Plt gubernur di Jawa Barat,” kata Neta dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (19/6).
Sebagai institusi penegak hukum, kata Neta, Polri harusnya bahwa penunjukan patinya sebagai Pjs Gubernur merupakan pelanggaran terhadap UU Kepolisian.
“Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri,” tanya dia.
Neta menambahkan, publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi Pjs Gubernur Jabar, tetapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018.
“Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik Pjs Gubernur Jabar, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut ikutan main politik,” tandasnya.
(sam/rmol)
