PALU EKSPRES, PARIGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Raperda pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta Raperda kabupaten layak anak, di ruang sidang paripurna DPRD Parimo, Selasa (26/6/18).
Ketua Pansus fraksi DPRD Parimo, Husen Mardjengi saat membacakan kronologis dari kedua rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh pansus yang terbentuk pada tanggal 24 Mei 2018, berdasarkan tata tertib DPRD Kabuapten Parimo yang telah diubah terakhir Nomor 1 Tahun 2017, serta usulan oleh fraksi-fraksi DPRD terhadap anggota yang duduk di pansus membahas kedua rancangan yang saat ini telah dibacakannya.
“Pansus itu mulai terbentuk pada saat paripurna pada tanggal 24 Mei 2018 sehingga pada tanggal tersebut, sore hari pada saat itu dimulai rapat pertama di ruang rapat DPRD untuk melakukan pemilihan pimpinan pansus,”ujarnya.
Dia menyampaikan, bahwa waktu tersedia pansus sejak terbentuknya komposisi yang ada belum melaksanakan kegiatan kerja rapat maupun konsultasi dan koordinasi. Hal tersebut dikarenakan hampir semua pimpinan dan anggota pansus ini masih duduk sebagai anggota dan pimpinan pansus yang saat itu masih menyelesaikan tugasnya di dua raperda yang telah ditetapkan hingga di raperda terdahulu.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa pada paripurna terdahulu kedua raperda tersebut telah selesai dibahas dan ditetapkan, namun hanya satu raperda yang rampung dibahas dan diterima pada paripurna serta ditetapkan menjadi peraturan daerah,”ungkapnya.
Kepada seluruh pansus dan pimpinan ia menyampaikan, disampaing menyelesaikan tugasnya kepada pansus sebelumnya, masih dibutuhkan dan menyelesaikan tugas-tugas selaku anggota partai politik pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Parigi Moutong pada pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018.
Lanjut dia, pada tanggal 21 Juni 2108 pansus telah melaksanakan rapat penyususnan jadwal kegiatan bersama OPD, yang berinisiatif mengajukan kedua raperda ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, bersama pimpinan dan anggota pansus.
Ia mengatakan, bahwa saat ini DPRD Parimo telah membacakan laporan terkait raperda yang dimaksud tersebut, namun agenda kerja yang akan menjadi acuan pansus dan pemda parimo melalui OPD terkait atas dua raperda yang di ajukan atas inisiatif pemda, dengan melihat fenomena yang berkembang saat ini di Kabupaten Parigi Moutong.
“Yang pertama raperda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta raperda tentang kabupaten layak anak,”ujarnya.
Ia menambahkan, dasar pertimbangan pansus dalam membahas dua raperda tersebut, kata dia, karena memiliki beberapa referensi dan landasan hukum yang pertama, naska akademik, dari kedua raperda dari kementrian hukum dan ham provinsi sulawesi tengah, kemudian yang kedua, undang-undang dan peraturan pemerintah dan turunanya terkait dengan tujuan kedua raperda tersebut.
(asw/Palu Ekspres)
