PALU EKSPRES, PALU– Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meminta kepada peserta pendidikan dan pelatihan pimpinan tingkat 3 dan 4, untuk meningkatkan kinerja pengabdiannya dan pelayanannya kepada masyarakat selepas masa pendidikan berakhir.
Permintaan itu disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Mulyono, S.E., Ak., MM yang hadir mewakili Gubernur pada Senin (9/7/2018) di aula Garuda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulawesi Tengah.
“Saya berharap pejabat struktural eselon 3 yang telah dan akan mengikuti Diklat ini berupaya meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan kinerja melalui pengembangan wawasan dan pembentukan sikap mental, sehingga akan terbentuk sosok yang memiliki kemampuan tinggi dalam menjabarkan visi dan misi Sulawesi Tengah. Yaitu Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing,” ujarnya.
Asisten Mulyono dalam kesempatan tersebut mengapresiasi BPSDM dalam mengembangkan kurikulum. Pasalnya, selama pendidikan berlangsung beberapa angkatan sebelumnya, telah dilakukan pola pembelajaran yang berbasis pengalaman yang sudah tidak lagi menggunakan metode lama. Tetapi menerapkan pola yang tergolong baru, di mana peserta didik pimpinan diwajibkan mengaplikasikan ilmu yang telah diserap selama masa pendidikan untuk diaplikasikan pada instansi masing-masing. Sehingga secara langsung dapat terjadi peningkatan perubahan kerja yang lebih baik.
Berdasarkan keterangan panitia, Diklatpim sendiri diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dan akan berlangsung selama 103 hari ke depan, atau akan berakhir pada 1 November mendatang.
Selain itu, Diklatpim memiliki tujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan faktual pada pejabat struktural eselon 3 yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan pada masing-masing instansi. Kemudian juga membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon 4 yang akan berperan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan pada masing-masing instansi.
(hsn/humasprov)
