PALU EKSPRES, PALU– Permasalahan tanah sedang marak saat ini antara lain, sengketa pertanahan, ketimpangan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, masalah tanah Adat/Ulayat serta belum optimalnya pelayanan pertanahan.
“Semestinya masalah-masalah ini dapat ditangani dengan baik bila kita berkompeten dan berwenang mengurusnya, dapat mempedomani aturan-aturan yang terkait, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan 9 pembagian urusan Pemerintahan bidang pertanahan yang dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Assisten II Dr.B Elim Somba membacakan sambutan Gubernur Sulteng Drs.H. Longki Djanggola.M.Si pada rapat koordinasi (Rakor) pertanahan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (10/7/2018) di salah satu hotel di Palu.
Selain itu tambahnya, terkait dengan tahapan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka wajib mengacu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan Nasional/Daerah, rencana strategis dan rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.
Olehnya, dilaksanakan rapat koordinasi Pertanahan ini bertujuan supaya segenap aparatur pemerintah dan stakholder terkait mempunyai pemahaman yang sama dalam menangani Pertanahan. Seperti pemahaman tahapan pelaksanaan proses pengadaan tanah, penetapan lahan dan penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia berharap pada Rakor tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menyamakan persepsi terkait bidang pertanahan.
(humas pemprov)
