PALU EKSPRES, PALU– Jumlah pemilih potensial Pemilu 2019 yang terdata belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) di Sulawesi Tengah perlahan bergerak turun. Sebelumnya pada 19 Juni 2018, KPU Sulteng melalui rapat pleno merilis jumlah data pemilih sementara (DPS) se Sulteng hasil pecocokan dan penelitian (Coklit) sebanyak 1.978.381jiwa. Dengan pemilih yang belum memiliki KTP e sebanyak 157.776 jiwa.
Komisioner Divisi Data KPU Sulteng, Halima menjelaskan, berkurangnya jumlah data pemilih non KTP e ini terjadi lantaran diantaranya ada yang telah melakukan perekaman hingga pencetakan. Sehingga data itu otomatis berkurang.
Apalagi data tersebut merupakan data sesuai hasil Coklit yang dilakukan pada April 2018 silam. Boleh jadi, dalam masa Coklit, pemilih bersangkutan kebetulan memang belum melakukan perekaman maupun pencetakan. “Di kabupaten kota ini sedang on progres,”kata Halima, usai memimpin rapat sinkronisasi data pemilih potensial non KTP e, Rabu 11 Juli 2018 di Hotel The Sya Palu.
KPU terang Halima juga sedang mendorong mekanisme pemberian surat keterangan (Suket) bagi pemilih pemula yang akan memasuki usia 17 tahun pada saat hari pungut hitung Pemilu berlangsung. Hal itu untuk memberi jaminan bagi pemilih pemula tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. Yang intinya, pemilih pemula yang pada saat hari H pungut hitung berusia 17, sudah harus tercatat dalam daftar pemilih.
“Pemilih pemula ini bersifat khusus. Karena tidak mungkin mereka bisa secepatnya mengurus KTP pada saat hari H. Makanya kita dorong diberi suket yang menerangkan bahwa pemilih bersangkutan telah berusia 17 tahun pada saat hari H,”ujarnya.
Mengenai pergerakan data pemilih yang telah melakukan perekaman, Halima belum bisa merinci. Menurut dia, data tersebut saat ini sedang rekapitulasi masing-masing KPU kabupaten kota bersama dinas Dukcapil setempat. Berkaitan dengan upaya percepatan perekaman bagi pemilih yang terdata belum ber KTP e, pihak Dinas Dukcapil Sulteng mengaku terkendala biaya operasional.
Karena itu, Kepala Dinas Dukcapil Sulteng, Haris Yotolemba mengaku akan menyampaikan problem itu kepada Gubernur Sulteng. “Kita Dukcapil ini bekerja tanpa pamrih. Banyak keluhan dari teman teman Dukcapil di kabupaten kota terkait keterbatasan anggaran itu,”jelasnya. Sementara itu, Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming menambahkan bahwa persoalan demikian memang perlu dikoordinasikan KPU dan dinas Dukcapil.
Menurut dia, kebijakan anggaran bagi dinas Dukcapil dianggap tidak prioritas. Setiap tahun alokasinya cendrung dikurangi. “Karenanya persoalan ini juga akan kami koordinasikan ke KPU RI. Bahwa masalah urgensi yang muncul dari rapat kordinasi ini adalah keterbatasan anggaran Dukcapil,”jelas Tanwir.
(mdi/palu ekspres).
