PALU EKSPRES, PARIGI – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong baru merealisasikan 30 persen capaian terget PAD dari pengelolaan SPAM PDAM, dari Rp1,5 miliar. Demikian diungkapkan Kepala Seksi Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parimo, I Wayan Mudana kepada Palu Ekspres, Sabtu (4/8/2018) di Parigi.
Dia mengatakan, meskipun target yang dicapai baru 30 persen, pihaknya tetap optimis terget PAD yang diberikan kepada pihaknya, mampu dicapai hingga akhir tahun 2018 ini. Sehingga, pihaknya melakukan berbagai langkah agar tunggakan warga pengguna air SPAM PDAM, dapat terselesaikan.
Menurutnya, salah satu upaya penyelesaian tunggakan itu yakni, dengan memberlakukan sistem jemput bola. Sehingga, pihaknya akan membentuk tim yang akan di SK-kan oleh Kepala Dinas PUPRP Parimo, yang bertugas melakukan penagihan ke rumah-rumah warga.
“Jadi pihaknya akan melakukan langsung menagih ke masing-masing pelanggan. Sistem jemput bola dilakukan oleh staf UPTD nya sendiri, nantinya akan dibentuk tim dan di-SK kan oleh pak kadis,” jelasnya.
Dia mengatakan, tim yang dibentuk tersebut akan dibagi di setiap wilayah, dan akan melakukan penagihan setiap harinya untuk tunggakan SPAM PDAM sejak tahun 2011 silam. Selain itu, kata dia, ada juga staf yang selalu stand by bertugas di kasir untuk menunggu pelanggan yang akan melakukan pembayaran.
Terjadinya penunggakan pembayaran hingga beberapa bulan katanya, kemungkinan besar karena pihaknya hanya memberlakukan sistem menunggu pelanggan melakukan pembayaran di kasir yang disiapkan di kantor.
“Kemarin memang kami akui, keterlambatan pembayaran pelanggan karena kami hanya menunggu di kantor saja,” ungkapnya. Lanju dia, rata-rata pelanggan yang menunggak pembayaran yakni, pelanggan perumahan yang memang diakuinya minim kesadarannya untuk melakukan pembayaran tepat waktu, serta masyarakat yang tergolong miskin.
Sementara pelanggan kategori industri atau perusahaan, tambahnya terbilang lancar dalam melakukan pembayaran, karena memang mereka sudah mempos-poskan pembiayaan mereka untuk ketersediaan air tersebut. “Kalau soal iuran bervariasi mulai dari Rp 20.000 hingga Rp100.000. dan rata-rata yang menunggak memang pelanggan perumahan dan masyarakat miskin,” terangnya.
(asw/palu ekspres)
