PALU EKSPRES, JAKARTA – Permintaan Presiden Joko Widodo agar jajarannya mengevaluasi sejumlah proyek infrastruktur yang memakai bahan baku impor, dinilai sebuah keputusan yang terlambat. Harusnya evaluasi tersebut dilakukan sebelum utang negara yang semakin membengkak.
“Terlambat sekali Pak Jokowi ambil kebijakan seperti itu. Bukankah utang negara kita membengkak cuma untuk proyek-proyek infrastruktur,” kata Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Yandri Susanto, kepada INDOPOS di Jakarta, Jumat (3/8/2018).
Yandri menyatakan, seharusnya jika memang sudah dinilai menyulitkan uang negara, sudah sejak awal tidak perlu diteruskan pekerjaannya.
“Ya itu harusnya udah dievaluasi sejak lama, bukan sekarang ketika ekonomi lagi lesu dan susah,” ujarnya.
Dirinya mengkhawatiri kalau proyek itu dihentikan sementara sampai nilai mata uang Dollar Amerika menurun, maka akan makin membebani uang negara. Ini karena harus menanggung utang akibat proyek-proyek tersebut menjadi mangkrak.
“Terbukti utang terus membengkak, sementara infrastruktur akan banyak yang macet. Yang akhirnya proyek-proyek itu tidak memberikan keuntungan untuk bangsa dan negeri ini,” tegasnya.
Hal senanda diungkapkan Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro. Mantan anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan, Jokowi sedang dalam posisi tersudut, akibat kebijakannya sendiri yang ngotot membangun infrastruktur.
“Dihentikannya proyek infrastruktur membuktikkan Jokowi sudah tersudut. Bagaikan main catur, posisi raja sudah terkepung skak-mat, dan akhirnya mengorbankan ratu untuk bisa memperpanjang hidup,” kata Nizar sebagaimana dirilis INDOPOS.
Pria asal Madura ini pun menegaskan, dengan dihentikannya proyek infrastruktur maka kekuatan Jokowi sudah pincang satu kaki.
“Karena infrastruktur adalah proyek andalan, yang satu-satunya bisa dibanggakan. Namun kebanggaan tersebut harus dihentikan karena menyebabkan berdarah-darahnya rupiah,” cetusnya.
Maka menghadapi Pemilu Presiden 2019, Nizar menuturkan, sudah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan oleh Jokowi.
“Kerja selama 4 tahun tidak ada hasil apapun. Bahkan karena salah urus, Indonesia saat ini di ambang krisis. Rupiah terpuruk, utang negara menumpuk, utang BUMN sudah melilit, pengangguran dan kemiskinan juga meningkat,” tuturnya.
