PALU EKSPRES, JAKARTA – Permintaan Presiden Joko Widodo agar jajarannya mengevaluasi sejumlah proyek infrastruktur yang memakai bahan baku impor, dinilai sebuah keputusan yang terlambat. Harusnya evaluasi tersebut dilakukan sebelum utang negara yang semakin membengkak.
“Terlambat sekali Pak Jokowi ambil kebijakan seperti itu. Bukankah utang negara kita membengkak cuma untuk proyek-proyek infrastruktur,” kata Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Yandri Susanto, kepada INDOPOS di Jakarta, Jumat (3/8/2018).
Yandri menyatakan, seharusnya jika memang sudah dinilai menyulitkan uang negara, sudah sejak awal tidak perlu diteruskan pekerjaannya.
“Ya itu harusnya udah dievaluasi sejak lama, bukan sekarang ketika ekonomi lagi lesu dan susah,” ujarnya.
Dirinya mengkhawatiri kalau proyek itu dihentikan sementara sampai nilai mata uang Dollar Amerika menurun, maka akan makin membebani uang negara. Ini karena harus menanggung utang akibat proyek-proyek tersebut menjadi mangkrak.
“Terbukti utang terus membengkak, sementara infrastruktur akan banyak yang macet. Yang akhirnya proyek-proyek itu tidak memberikan keuntungan untuk bangsa dan negeri ini,” tegasnya.
Hal senanda diungkapkan Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro. Mantan anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan, Jokowi sedang dalam posisi tersudut, akibat kebijakannya sendiri yang ngotot membangun infrastruktur.
“Dihentikannya proyek infrastruktur membuktikkan Jokowi sudah tersudut. Bagaikan main catur, posisi raja sudah terkepung skak-mat, dan akhirnya mengorbankan ratu untuk bisa memperpanjang hidup,” kata Nizar sebagaimana dirilis INDOPOS.
Pria asal Madura ini pun menegaskan, dengan dihentikannya proyek infrastruktur maka kekuatan Jokowi sudah pincang satu kaki.
“Karena infrastruktur adalah proyek andalan, yang satu-satunya bisa dibanggakan. Namun kebanggaan tersebut harus dihentikan karena menyebabkan berdarah-darahnya rupiah,” cetusnya.
Maka menghadapi Pemilu Presiden 2019, Nizar menuturkan, sudah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan oleh Jokowi.
“Kerja selama 4 tahun tidak ada hasil apapun. Bahkan karena salah urus, Indonesia saat ini di ambang krisis. Rupiah terpuruk, utang negara menumpuk, utang BUMN sudah melilit, pengangguran dan kemiskinan juga meningkat,” tuturnya.
Meskipun sudah menghentikan proyek infrastruktur, Nizar menyangsikan hal itu bisa memperbaiki mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika.
“Penghentian impor bahan baku infrastruktur hingga berdampak pada evaluasi proyek infrastruktur, saya yakin tidak akan berdampak apa pun. Rupiah akan terus terpuruk, karena investor sudah terlanjur tidak percaya dengan kepemimpinan Jokowi,” pungkasnya.
Namun pandangan berbeda datang dari anggota Komisi V DPR RI Epyardi Asda. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku, tidak khawatir atas keputusan Presiden Jokowi yang meminta penghentian impor bahan baku infrastruktur.
Menurutnya, hal itu justru berdampak pada peningkatan produk dalam negeri. “Bagus dong. Itu pernyataan yang bijaksana. Berarti Pak Jokowi mempercayakan adanya lokal konten yang bisa menguatkan peredaran rupiah di dalam negeri,” ujarnya sebagaimana dirilis INDOPOS.
Lalu apakah produk dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur? Epyardi optimistis hal itu bisa terwujud.
“Saya yakin banget. Banyak perusahaan di negeri ini yang mampu memproduksi bahan baku infrastruktur. Yang terpenting memenuhi standar nasional atau SNI,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan, Presiden Jokowi tidak bermaksud menghentikan proyek infrastruktur. “Saya kira dia tidak bermaksud menghentikan proyek, tapi cuma imbauan agar menghentikan impor bahan baku dan kembali kepada bahan baku lokal,” tandasnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan keuangan negara Uchok Sky Khadafi menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi terbukti tidak mampu memenuhi hasratnya di bidang infrastruktur yang dalam setahun menghabiskan anggaran sebanyak Rp 960 Triliun.
“Akhirnya Pemerintahan Jokowi memuntahkan Proyek Infrastrukturnya sendiri setelah dari tahun 2015 – 2019 akan menghabiskan biaya yang mencapai sebesar Rp 4.800 triliun, atau dalam setahun bisa habis anggaran sebesar Rp 960 triliun,” katanya kepada INDOPOS.
Gara gara Proyek Infrastruktur ini, ujarnya, pemerintah harus mengorbankan terpuruknya nilai rupiah atas Dollar. yang berimbas kepada tidak sehat perekonomian kita, saat dipimpin oleh Jokowi.
“Padahal sudah diingatkan oleh Publik, bahwa pembangunan infrastruktur yang penuh nafsu, dan tanpa perencanaan, hanya bikin negara menuju kebangkrutan saja. Tapi sayangnya Pak Jokowi tak mau mendengar itu sejak awal,” ujarnya.
Tetapi setelah nilai Rupiah terpuruk, dan harga harga naik setinggi langit, lanjut Uchok, Jokowi baru sadar bahwa proyek pembangunan yang dilakukannya tak bisa diteruskan.
“Akibat proyek penuh nafsu itu, maka baru terbukti bahwa infrastruktur menguras cadangan devisa negara, dan nilai impor terlalu tinggi dibandingkan ekspornya,” pungkas direktur Center For Budget Analysis (CBA) ini.
Meski pemerintah tidak menyebutkan proyek infrastruktur mana saja yang harus ditinjau ulang, namun Uchok telah memprediksi mangkraknya sejumlah proyek raksasa. Antara lain, Pembangkit Listrik berbasis Tenaga Gas dengan nilai proyek sebesar Rp 302.1 triliun, Pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang dengan nilai sebesar Rp 210.8 triliun dan Kereta api Jakarta – Surabaya dengan nilai proyek sebesar Rp 102.3 triliun.
Kemudian, pembangunan kereta cepat Jakarta ke Bandung dengan nilai sebesar Rp 66.7 triliun, Penyelenggaraan Kereta api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dengan nilai proyek sebesar Rp 23 triliun serta Pembangunan bandara Internasional Kulon Progo di Yogyakarta dengan nilai anggaran sebesar Rp 9 triliun.
Ada juga yang diprediksinya akan ditunda, yakni proyek Inland Waterways/CBL Cikarang-Bekasi-Laut Jawa dengan nilai proyek sebesar Rp 3.4 triliun dan Kereta api akses Bandara baru Yogyakarya – kulon Progo dengan nilai proyek sebesar Rp 1.2 triliun.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta bawahannya mengevaluasi detail proyek yang memakai bahan baku impor ini. “Harus detail, mana barang yang bersifat strategis dan mana yang perlu kita stop dulu, kurangi, atau turunkan,” kata Jokowi dalam rapat di Istana Bogor, Selasa (31/7/2018) lalu.
Jokowi mematok target penghematan yang cukup tinggi dari upaya tersebut. Menurut dia, jika evaluasi proyek padat impor sukses, devisa yang dapat dihemat mencapai US$ 21 juta setiap hari.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, kenaikan impor terjadi sepanjang semester pertama tahun ini dan menyebabkan neraca perdagangan defisit. Komponen impor tertinggi adalah bahan baku untuk proyek infrastruktur, di antaranya impor besi baja, yang meningkat 39 persen, dan impor mesin serta alat listrik, yang naik 28 persen pada Mei 2018 lalu.
Tingginya penggunaan bahan impor dan valuta asing dalam proyek infrastruktur pun berdampak pada kinerja keuangan badan usaha milik negara atau BUMN, khususnya yang menggarap proyek-proyek penugasan besar.
Data Kementerian BUMN menyebutkan utang perusahaan negara yang berhubungan dengan jalan tol naik 54,05 persen pada 2014-2017, diikuti dengan pertumbuhan aset dan ekuitas masing-masing 53,29 persen dan 51,17 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, tak keberatan jika sejumlah proyek infrastruktur ditunda hingga beberapa tahun.
“Kami ingin meyakinkan bahwa proyek-proyek tersebut tetap penting dan urgen dilakukan, maka bisa ditunda ke tahun yang akan datang,” katanya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo kepada media beberapa waktu lalu mengatakan, penundaan proyek dapat membantu menekan defisit transaksi berjalan, yang tahun ini diperkirakan melebar hingga US$ 25 miliar.
“Namun, konsekuensinya, investasi dan pertumbuhan ekonomi melambat dari perkiraan semula,” ujarnya. Dia berharap pemerintah sangat selektif dalam memiliki proyek yang hendak ditunda. “Misalnya pada proyek yang belum memiliki sumber pendanaan valuta asing untuk impor,” ucapnya. (dil)
