PALU EKSPRES, PARIGI– Anggota DPRD Parigi Moutong, Arif Alkatiri dari Fraksi Hanura berkomentar terkait surat Gubernur Sulteng Longki Djanggola pada sidang paripurna yang digelar Rabu, (8/8/2018).
“Ternyata kita memang membutuhkan pendapat hukum terkait hal ini. Saya katakan, hanya seorang ahli hukum dan tukang cat, yang bisa merubah warna hitam menjadi warna putih. Jadi hari ini saya hanya memilih sebagai seorang tukang cat,” ungkap Arif Alkatiri mengomentari surat Gubernur Sulteng.
Sekaitan pergantian pimpinan tetap katanya, menjadi hak Fraksi Gerindra. Namun terkait dengan proses, DPRD diikat oleh tata tertib dan hal itu mengikat seluruh anggota DPRD, bukan hanya bagi Fraksi Gerindra saja.
Kemudian, terkait dengan proses pemberhentian pimpinan, meskipun masih mengikuti dan mengacu pada tata tertib DPRD berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2010, hal itu memang masih tata tertib DPRD Parimo hingga saat ini.
Dalam poin surat Gubernur Sulteng, bahwa ada azas “lex superior derogate lex impirior”, dimana peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada aturan yang di atasnya. Artinya, menurut surat ini karena PP Nomor 16 Tahun 2010 telah dicabut, maka dengan sendirinya mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2018.
Ia menilai, hal itu sedikit keliru, sebab yang pertama jika melihat PP Nomor 12 Tahun 2018 secara keseluruhan, telah jelas dalam pasal 134, yang menyatakan pada saat PP tersebut berlaku, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang telah ada sebelum peraturan pemerintah diundangkan, tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan DPRD tentang tata tertib berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018.
“Sebelum ini diadopsi, disetujui oleh paripurna DPRD untuk dijadikan tata tertib, maka yang berlaku tetap tata tertib berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2010,” tegasnya.
Sementara poin kedua yang menyatakan segera melaksanakan rapat paripurna tambahnya, hal itu menjadi wewenang pihak Badan Musyawarah (Banmus) dan paripurna. Serta perihal yang dikemukakan pada poin ketiga, yang diketahuinya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Gubernur diatur oleh PP Nomor 19 Tahun 2010, dan dirubah menjadi PP Nomor 23 dan diatur dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Presiden.
“Saya baca tadi, saya tidak melihat pengambilan hak penyelesaian urusan ini. Belum ada yang saya lihat, kewenangannya dimana. Kecuali mengikuti mekanisme,” katanya.
Sekaitan hal itu, Sugeng Salilama, anggota DPRD Parimo dari Fraksi PDIP menilai, Gubernur Sulteng tidak menghargai kerja-kerja DPRD Kabupaten Parimo. Sebab, surat sebelumnya yang dilayangkan masih dalam proses tindaklanjut melalui rapat fraksi dan telah disepakati akan melakukan konsultasi ke pihak Kementerian.
“Artinya, ke taraf yang lebih tinggi dari Gubernur. Surat yang kedua, ada bentuk ultimatum bahwa pelaksanaan harus besok, Kamis tanggal 9 Agustus 2018. Sementara di poin terakhir tidak diberikan ruang kepada kita untuk konsultasikan hal ini ke kementerian. Ada apa disini, berikan hak DPRD,” ungkapnya.
Pihaknya meminta, pimpinan DPRD Parimo mengikuti tahapan tersebut, sebab telah jelas diatur oleh tata tertib tanpa bermaksud untuk tidak mengindahkan surat Gubernur Sulteng.
Pantauan Palu Ekspres, ditengah kekisruan proses pergantian ketua, Santo SE anggota DPRD Parimo dari Fraksi Gerindra yang telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua, terlihat kembali memimpin sidang paipurna dengan agenda laporan hasil kerja pansus di ruang sidang gedung DPRD Parimo.
Selain itu, meskipun telah diberikan ultimatum untuk segera menindaklanjuti, namun pihak DPRD melalui Banmus tidak sertamerta mengagendakan penjadwalan pengumuman pemberhentian dan pengangkatan ketua DPRD Parimo.
(asw/palu ekspres).
