PALU EKSPRES, JAKARTA– Permohonan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik diterima seluruhnya oleh majelis sidang ajudikasi. Artinya, dia bisa kembali melenggang menjadi calon legislatif DPRD DKI meski berstatus mantan narapidana korupsi.
Dia berhasil mengalahkan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri. Sehingga, KPU DKI dapat melanjutkan proses penetapan daftar caleg sementara (DCS) hingga daftar caleg tetap (DCT) atas Taufik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, putusan yang diambil Bawaslu DKI itu menandakan tidak adanya kesinambunga antar lembaga dan pengawasnya. Pasalnya, sebuh peraturan yang sudah resmi dikeluarkan itu masih bisa dipatahkan.
“Dan berikutnya adalah sebaiknya Bawaslu dan KPU sering-seringlah ‘ngopi’ bareng. Sehingga nggak bikin aturan masing-masing,” ujar Bestari kepada JawaPos.com, Senin (3/9/2018).
Terkait dengan kembalinya Taufik untuk bisa mencalonkan diri, Anggota Komisi D DPRD DKI itu mengucapkan selamat sekaligus sindiran. Dia menyebut warga Jakarta bahkan Indonesia memiliki peraturan yang baru.
“Kita kan orang masyarakat yang taat hukum
, kalau hukum berbicara seperti itu ya saya kira kalau memang haknya dikembalikan, ya saya ucapkan selamat kepada seluruh rakyat Jakarta dan Indonesia bahwa ada hukum baru yang diterbitkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta mengabulkan permohonan Taufik menjadi bacaleg untuk DPRD DKI pada Pileg 2019. Dalil-dalil permohonan Taufik dianggap sangat beralasan.
“Memutuskan menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Sidang Ajudikasi Puadi dalam persidangan di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (31/8/2018).
Putusan itu, Puadi menjelaskan, telah sesuai Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu 12 dan 18/2018 tentang Perubahan Atas Badan Pengaturan Bawaslu 18/2017 tentang tata cara persoalan sengketa pemilu.
Dia meminta KPU DKI Jakarta sebagai termohon agar segera menindaklanjuti putusan Bawaslu yang sudah melalui rapat pleno. “Memberi tanda bagi KPU DKI untuk melaksanakan putusan ini demikian diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu tanggal 30 Agustus 2018,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Taufik sendiri, merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Ketua KPU DKI lalu divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 lalu. Dia dinilai merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.
(yes/JPC)
