PALU EKSPRES, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih khawatir gerakan mogok mengajar yang dilakukan guru honorer di sejumlah daerah berpotensi meluas ke berbagai sektor tidak hanya di dunia pendidikan.
Fikri pun meminta pemerintah segera merespons aspirasi guru honorer, sehingga tidak membuat pelayanan lain terganggu.
“Pemerintah harus segera merespons dan berkomunikasi dengan mereka untuk menjaga keberlangsungan pelayanan di berbagai sektor yang banyak tenaga honorernya,” ucap Fikri kepada JPNN, Ahad (16/9/2018).
Politikus PKS ini menyebutkan bahwa terkait masalah tenaga honorer kategori dua (K2) ini, pemerintah sudah diundang dalam rapat gabungan dengan di DPR beberapa waktu lalu.
Masalah sekitar 458 ribu honorer K2 di berbagai instansi akan segera dicari solusinya. “Tuntutan DPR sebagaimana aspirasi tenaga honorer, adalah meminta janji pemerintah karena sudah pernah dijanjikan untuk jadi PNS seluruhnya,” tegas Fikri.
Hanya saja dengan pertimbangan sebagian dari mereka sudah ada yang diangkat CPNS tanpa tes, data mereka juga dinamis dan pertimbangan kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas, maka skema penyelesaiannya menjadi tiga.
Pertama, bagi mereka yang memenuhi syarat perundangan yang ada, maka akan masuk seleksi CPNS. Kedua, bila tidak memenuhi syarat dan atau tidak lolos seleksi CPNS, maka akan diseleksi menjadi Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).
Ketiga, bila tidak lolos melalui dua skema tersebut maka akan diangkat menjadi tenaga dengan honor atau gaji sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten).
“Hanya memang terlihat pemerintah kurang sosialissi dan terkesan tidak responsif dengan tuntutan tenaga honorer, sehingga wajar bila mereka mogok,” kata Fikri.
(fat/jpnn)
