PALU EKSPRES, JAKARTA– Partai Demokrat menuding Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah mencari perbedaan dengan sikap menolak perda syariah dan Injil. Pasalnya, elektabilitas partai besutan Grace Natalie itu betrah di angka nol koma.
“Itu partai nol koma alias parnoko mungkin lagi hoby cari sensasi. Jadi suka sama hal yang kontroversi,” tampak kepala Divisi Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada JawaPos.com, Ahad (18/11/2018).
Menurut Ferdinand, pertanyaan yang dilontarkan penolakan PSI soal perda syariah akan melihat sikap masyarakat secara luas. Juga termasuk benar atau tidaknya sikap PSI tentang penolakan tersebut.
“Rakyat yang akan menentukan apakah PSI didukung atau tidak dengan program seperti itu. Tapi jika melihat kecenderungannya, PSI sedang cari marah saja,” kata Ferdinand.
Kendati begitu, dia menghormati sikap PSI yang telah menentukan program untuk menolak perda syariah. Tapi, kata dia, partai besutan SBY itu enggan memainkan politik SARA.
“Demokrat tetap sebagai partai Nasionalis Religius. Menjunjung nilai nasionalisme dan nilai-nilai religius, soal perda syariah biar masyarakat yang menentukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie di ICE BSD, Tangerang, pada 11 November 2018 lalu berujung laporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia dipolisikan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) karena mereka melakukan penistaan agama.
Dalam pidatonya, Grace menyatakan bahwa PSI tidak akan pernah mendukung peraturan daerah (Perda) yang berlandaskan agama. Seperti Perda Syariah dan Perda, UU, dan Tindakan intoleransi di Indonesia.
Pernyataan Rahmat yang disebutkan menista agama karena bertentangan dengan ayat yang tertuang dalam kitab suci Alquran. Diantaranya surat An Nisa ayat 135, surat Al Maidah ayat 8, Surat Al Kafirun.
“Pernyataan itu sudah masuk ke dalam ungkapan rasa permusuhan, juga masuk ujaran kebencian kepada agama,” ujar Sekretaris Jenderal PPMI Zulkhair di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Jumat (16/11/2018).
Ada tiga poin jawaban Grace mengarah kepada penistaan agama. Yakni, menyatakan bahwa Perda menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan intoleransi. Sementara, Ahok hanya meminta masyarakat tidak mau dibohongi oleh Surat Al Maidah ayat 51.
“Menurut hemat saya, secara umum hukum ini lebih parah dari Ahok. Ahok itu sebenernya sih mau mau dikohongi oleh Al Maidah ayat 51. Satu poin saja dia, nah ini tiga poin,” tegas Eggi yang juga calon legislatif dari Partai Amanat Nasional ( PAN) itu.
Pernyataan Rahmat pun bertentangan dengan Surat An Nisa ayat 135. Di surat itu, Allah menurunkan agar manusia tidak mengikuti hawa nafsu, menyimpang dari kebenaran, dan berlaku tidak adil.
Juga bertentangan dengan surat Al Maidah ayat 8 yang menyatakan agar kebencian pada masyarakat tidak menciptakan tidak adil. Terakhir, surat Al Kafirun yang menuangkan poin tentang uang. “Itu pengeluaran yang paling top, kok dibilang kita intoleran,” sebut Eggi.
Lebih jauh, Eggi menanyakan alasan mengapa Grace hanya menyebut injil dan tidak berani menyebut Alquran dalam pernyataannya itu. Bahkan, dia mengalunkan ucapan yang merupakan salah satu kitab suci yang diturunkan Allah setelah kitab Zabur dan Taurat.
Diketahui, laporan PPMI yang diterima Bareskrim dengan nomor: LP / B / 1502 / XI / 2018 / BARESKRIM tertanggal 16 November 2018. Rahmat dilanggar dengan dugaan Pasal 156A KUHP, Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 14 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
(tujuan / JPC)
