PALU EKSPRES, PALU– Menjelang akhir masa jabatan Kasman Lassa sebagai Bupati Donggala di periode tahun 2014-2019 ini, telah menerima dua Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) terkait revisi batas-batas wilayah Kabupaten Donggala dengan daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten ini.
Ke dua Permendagri itu adalah Permendagri Nomor 60 tahun 2018 tentang batas daerah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, Permendagri Nomor 85 tahun 2018 tentang batas daerah Kabupaten Donggala dan kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal itu diungkapkan Bupati Kasman Lassa pada sidang paripurna istimewa akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Donggala periode 2014-2019 di ruang sidang utama kantor DPRD Donggala, Rabu 28 November 2018.
Kasman menjelaskan, pada hari selasa tanggal 13 November 2018, bertempat di Jakarta, ia didampingi oleh ketua DPRD, Kapolres, Kajari, yang mewakili Dandim, Kabag Adpum bersama tim, dan Camat Rio Pakava telah menghadiri undangan Direktur Topomini dan batas daerah Kementrian Dalam Negeri untuk menerima Permendagri Nomor 60 tahun 2018 tentang batas daerah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, ia juga menerima Permendagri Nomor 85 tahun 2018 tentang batas daerah Kabupaten Donggala dan kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Permendagri Nomor 60 tahun 2018 sebagai revisi Permendagri nomor 52 tahun 1991 adalah salah satu bentuk penegasan dari pemerintah pusat, di mana 3 desa di Rio Pakava yaitu Ngovi, Mbulava dan Bonemarawa akhirnya diakui secara resmi sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Donggala,” tegasnya.(mg3/palu ekspres)
