PALU EKSPRES, PALU– Wali Kota Palu Hidayat mengaku telah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pendukung dalam kawasan hunian tetap (Huntap). Langkah ini sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan Huntap bagi korban bencana.
“Saya telah berfikir untuk pembangunan Huntap. Karena kami kawatir banyak persoalan sosial yang akan muncul jika terlalu lama di hunian sementara (Huntara)” kata Hidayat, Kamis 27 September 2018.
Berkaitan dengan penyediaan lahan Huntap, pihaknya kata Hidayat saat ini menunggu kepastian usulan pencabutan hak guna bangunan (HGB) yang diajukan kepada Menteri ATR/BPN.
“Kami berharap ini secepatnya difasilitasi. Sehingga percepatan pembangunan Huntap itu bisa kita lakukan,”sebutnya.
Namun menurutnya, jika usulan itu kemudian berbelit-belit dan mesti melalui proses yang panjang, maka ujar Hidayat dirinya siap untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang penggunaan lahan HGB sebagai lokasi pembangunan Huntap.
“Insyaallah saya berniat terbitkan Perwali untuk penetapan lahan HGB sebagai lokasi pembangunan Huntap. Kita bangun. Ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin,”tegasnya.
Sebab proses relokasi pengungsi menuju Huntap sesuai mekanisme pemerintah pusat, membutuhkan waktu yang cukup panjang sekitar dua tahun.
“Yang tinggal di huntara paling lama dua tahun. Artinya 2020 baru bisa ke Huntap. Makanya ini harus diperjuangkan. Tahun depan harus sudah ada aktifitas untuk Huntap,”sebutnya.
Pada prinsipnya jelas Hidayat, Pemkot siap melakukan percepatan Huntap. Apalagi saat ini sudah banyak NGO yang menyatakan siap membantu pembangunan unit Huntap. Sejauh ini sudah sekitar 3.500 unit.
Artinya, jika lahan HGB yang diusulkan pencabutan itu cepat terealisasi, maka proses pembangunan Huntap pun bisa segera dilakukan. “Harapan kita Menteri ATR bisa segera memfasilitasi. Apa salahnya dalam suasana berduka masyarakat yang ditimpa bencana. Rumahnya hancur, lahan itu dibebaskan terlebih puluhan tahun ditelantarkan,”harapnya.
Hidayat mengaku, suasana batin masyarakat harus diobati. Bukan hanya sekedar dengan mempercepat infrastruktur atau perekonomian.
“Secara psikologis masyarakat kita butuh ketenangan dengan adanya kepastian Huntap bagi mereka,. Supaya kami juga bisa tenang dari pikiran bagaimana nasib mereka di pengungsian,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres).
