PALU EKSPRES, JAKARTA– Perusahaan pembiayaan kendaraan Suzuki Finance menggandeng Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republika Indonesia (Ditjen Dukcapil Kemendagri RI) untung meningkatkan penyaluran kredit dan memudahkan akses nasabah.
Direktur Suzuki Finance Hendry Y Setiabudi mengatakan, kerja sama ini sekaligus mengelola risiko secara lebih prudent guna menurunkan Non Performing Financing (NPF). Sebab, perusahaan akan menggunakan data Dukcapil untuk meningkatkan kualitas nasabah dalam pembiayaan kredit. Dengan begitu, data nasabah yang tervalidasi dan terverifikasi.
“Kerja sama ini penting untuk menguatkan manajemen risiko, dan menciptakan penyelanggaraan bisnis pembiayaan yang sehat dan transparan dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik,” ujarnya seperti diberitakan, Rabu (16/1/2019).
Menurutnya, dengan akses terhadap identitas yang terverifikasi dapat memvalidasi profil, alamat, data-data lain yang terkait identitas seperti pendapatan dan fasilitas kredit yang diperoleh dari lembaga lain untuk seluruh nasabah yang kita biayai maupun calon nasabah yang akan mengajukan aplikasi pembiayaan.
Saat ini, Suzuki Finance menargetkan laba sebesar Rp 10 miliar pada 2019. Beberapa strategi bisnis di antaranya adalah konsolidasi dan ekspansi cabang untuk memperluas pembiayaan, diversifikasi portofolio kredit, dan penguatan manajemen risiko kredit sebagaimana kerjasama Dukcapil saat ini. Laba ini merupakan proyeksi kenaikan signifikan setelah kondisi rugi keuangan di tahun sebelumnya yang disebabkan kenaikan NPF.
“Kami punya keuntungan di mana pemegang merek Suzuki sangat membackup, karena merupakan majority shareholder. Beberapa dealer dan perusahaan satu grup memprioritaskan kami untuk aplikasi pembiayaan bagi customers yang akan membeli Suzuki. Sebaliknya, dengan kondisi ini Suzuki Finance juga memiliki rencana ekspansi di seluruh wilayah Indonesia denga membuka cabang-cabanb baru untuk mendukung coverage daerah-daerah dealer rekanan tersebut,” jelasnya.
Sementara, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, kerjasama ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem single identity number.
“Jadi data kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk semua keperluan termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sedangkan, Ketua Umum APJII Jamalul Izza menjelaskan, lewat kerja sama ini diharapkan setiap asosiasi dan perusahaan akan mendapat banyak manfaat serta kemudahan.
“Termasuk dalam proses verifikasi identitas nasabah, sehingga memudahkan dalam hal permintaan atau pembukaan produk layanan bagi nasabah baru,” pungkasnya.
(rom/jpc)
