Sabtu, 8 Agustus 2026

Makin Lemah Demokrasi, Makin Tinggi Korupsi

PALU EKSPRES, JAKARTA – Transparency International dalam laporan terbarunya menyatakan, luasnya korupsi berkaitan dengan pengembangan demokrasi. Ranking Indonesia sedikit membaik ke posisi 89 (2018), dari sebelumnya 96 (2017).

Organisasi antikorupsi Transparency International dalam laporan terbarunya yang dirilis hari Selasa (29/1) di Berlin menyebutkan, tingkat perkembangan demokrasi berkaitan dengan tingkat korupsi di suatu negara. Transparency International secara rutin merilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dari 180 negara.

Dalam laporan terbaru CPI 2018, posisi Indonesia sedikit membaik ke ranking 89, dari sebelumnya 96. Namun Indonesia tetap berada di peringkat bawah, masih di bawah Cina, Serbia dan Bosnia-Herzegovina.
demokrasi, korupsi,
Transparency International dalam laporan terbarunya menyatakan, luasnya korupsi berkaitan dengan pengembangan demokrasi (The Romania Journal)

Dalam laporan CPI 2018 Transparency juga memeriksa kaitan antara perkembangan demokrasi dengan tingkat korupsi di suatu negara. Negara-negara seperti Hongaria dan Turki menjadi lebih korup karena mereka menjadi lebih otokratis. Bahkan di Amerika Serikat korupsi makin buruk, dan AS terlempar dari posisi 20 teratas.

Secara keseluruhan, Denmark dinilai sebagai negara terbersih dan menduduki peringkat satu, diikuti oleh Selandia Baru, Finlandia, Singapura, Swedia dan Swiss. Selanjutnya diikuti oleh Norwegia, Belanda, Kanada, Luksemburg yang masuk 10 besar. Jerman berada di peringkat 11.

Somalia berada di peringkat terbawah sebagai negara paling korup. Diikuti oleh Suriah, Sudan Selatan, Yaman, Korea Utara, Sudan, Guinea-Bissau, Guinea Ekuatorial, Afghanistan dan Libya.

Kaitan demokrasi dan korupsi

Dalam analisisnya Transparency memberikan skor bersih korupsi kepada setiap negara dari 1 (terburuk) sampai 100 (terbersih). Transparansi mengatakan, ada kaitan jelas antara korupsi dan kesehatan demokrasi. Dua pertiga dari 200 negara yang dianalisa hanya mendapat skor di bawah 50.

Negara-negara dengan demokrasi yang stabil rata-rata mendapat skor 75, sedangkan negara-negara dengan “demokrasi yang cacat” rata-rata mendapat skor 49. Sedangkan rezim otokratis hanya mendapat skor rata-rata 30. Indonesia mendapat skor 38.

Sebagai contoh disebutkan, selama lima tahun terakhir skor Hongaria turun delapan poin dan Turki sembilan poin. Transparency mengutip hasil survei demokrasi tahunan dari Freedom House, yang menurunkan Turki dari kategori “sebagian bebas” menjadi “tidak bebas,” sementara Hongaria mencatat skor terendah untuk hak-hak politik sejak jatuhnya komunisme pada tahun 1989.

Amerika Serikat dalam survei Transparency Internasional mendapat skor 71, empat poin lebih rendah dibanding tahun 2017. Untuk pertama kalinya sejak 2011, AS terlempar dari ranking 20 negara teratas, dan kini menduduki peringkat 22.

“Penurunan empat poin.. adalah bendera merah dan datang pada saat AS mengalami ancaman terhadap sistem check and balance, serta erosi norma-norma etis,” kata organisasi anti korupsi itu.

Demokrasi sehat bisa redam korupsi

Peringkat tersebut mencerminkan “memburuknya aturan hukum dan lembaga-lembaga demokratis, serta ruang yang cepat menyusut untuk masyarakat sipil dan media independen,” demikian disebutkan Transparency International dalam laporan terbarunya.

“Penelitian kami membuat hubungan yang jelas antara demokrasi yang sehat dan berhasil memerangi korupsi sektor publik,” kata Delia Ferreira Rubio, Ketua Transparency International.

“Korupsi jauh lebih mungkin berkembang di mana fondasi demokrasi lemah dan, seperti terlihat di banyak negara, di mana politisi tidak demokratis dan populis dapat memanfaatnya untuk keuntungan mereka,” tambahnya.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dihitung menggunakan 13 sumber data berbeda yang menampilkan penilaian dan persepsi korupsi di sektor publik dari para pelaku bisnis dan para pakar. Data-data itu dikumpulkan antara dari laporan Bank Dunia, Survei Opini Eksekutif Forum Ekonomi Dunia WEF, laporan Bank Pembangunan Afrika dan hasil-hasil survei internasional yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kebijakan publik.

hp/rzn (dpa, ap)

 

Fleksibilitas Baru Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dihadirkan Oleh Teknologi Berbasis Cloud
Efisiensi Operasional Meningkat Berkat Teknologi Analitik Modern Dengan Pemantauan Berkelanjutan
Fondasi Baru Untuk Efisiensi Operasional Terbentuk Dari Platform Digital Modern
Adaptasi Terhadap Perubahan Teknologi Dipercepat Melalui Integrasi Kecerdasan Buatan
Pengelolaan Sistem Lebih Efektif Didukung Oleh Teknologi Pemantauan Cerdas
Stabilitas Operasional Terjaga Berkat Teknologi Digital Terintegrasi Dengan Analisis Berkelanjutan
Tantangan Transformasi Digital Dihadapi Secara Efektif Melalui Infrastruktur Modern Berbasis Analitik
Kolaborasi Dan Efisiensi Operasional Diperkuat Oleh Integrasi Teknologi Berbasis Cloud
Akurasi Evaluasi Kinerja Sistem Meningkat Berkat Platform Monitoring Digital
Ketahanan Operasional Di Era Digital Meningkat Melalui Pemanfaatan Analisis Data
Optimalisasi Pola Mahjong Ways Dilakukan melalui Algoritma Probabilistik Cerdas
Dompet Digital Mengubah Kebiasaan Transaksi dalam Ekosistem Monopoly Live
Ancaman Siber Mendorong Industri Permainan Memperkuat Keamanan Infrastruktur Digital
Digitalisasi Administrasi Pangkas Waktu Verifikasi Pengguna Live Blackjack
Perilaku Pemain Modern Dikaji melalui Model Adaptasi Strategis
Media Sosial Memperkuat Hubungan Provider dengan Komunitas Penggemar Gates of Olympus
Mahjong Wins 3 Menunjukkan Pergeseran Tren Hiburan Berbasis Teknologi Modern
Analisis Distribusi Mengungkap Kendala Penayangan Crazy Time di Berbagai Wilayah
Pemetaan Digital Memperkuat Distribusi Server serta Manajemen Trafik Lightning Roulette
Peluang Baru Industri Mahjong Indonesia Muncul dari Pergeseran Perilaku Digital