PALU EKSPRES, PALU – Harapan debitur atau peminjam uang agar hutang mereka segera diputihkan pascabencana Gempa, Tsunami dan Liquifaksi di Palu, Sigi dan Donggala sepertinya jauh dari harapan.
Hal ini terungkap dari hasil rapat yang dipimpin Sekda Pemprov Sulteng Moh Hidayat Lamakarate, bersama perbankan, BI Perwakilan Sulteng, Forum Penghapusan dan Pemutihan Hutang, OJK Sulteng, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, Kepala Biro Ekonomi , Kepala Biro Humas dan Protokol, Selasa (12/2/2019).
“Dari pihak perbankan yang disampaikan bahwa kebijakan terhadap pemutihan Kredit sampai dengan saat ini belum ada,” tegas Moh Hidayat Lamakarate.
Sementara itu perlakuan khusus terhadap debitur terdampak bencana diatur masing masing bank. Kebijakan perlakukan khusus ini diatur manajemen dan sesuai dengan kesepakatan debitur dengan perbankan dalam hal penundaan pembayaran cicilan kredit, perlakuan khusus debitur oleh masing masing bank disesuaikan dengan dampak yang dialami debitur.
Namun, debitur juga masih dimungkinkan untuk meminta perpanjangan waktu penundaan pembayaran kredit.
Sekda meminta kepada FPPH agar dapat menyampaikan kebijakan kepada seluruh debitur dan debitur diminta secara langsung datang kepada Perbankan.
Pihak perbankan yang disampaikan Dirut PT. Bank Sulteng, Pimpinan Cabang BRI, BTN , Bank Mandiri, Pegadaian, menyampaikan bahwa pihak perbankan pun mengalami kerugian akibat bencana.
Merekapun telah melakukan kebijakan memberikan perlakuan khusus terhadap debitur untuk penangguhan pembayaran cicilan kredit sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan pihak bank dengan debitur. Kebijakan pada masing masing Perbankan terkait dengan perlakukan khusus sangat variatif sesuai dengan keputusan manajemen Perbankan.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tengah Miyono , menyatakan bahwa terkait dengan potensi bisa tidak dilakukan pemutihan hutang masih tetap berpegang pada kebijakan yang disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Tuntutan terhadap pemutihan hutang hal tersebut merupakan hal yang sangat selektif sekali dan hal tersebut merupakan kewenangan dari kementerian Keuangan dan OJK Pusat. Bukan ranah kebijakan perbankan dan OJK Sulteng kata dia.
Miyono menyampaikan bahwa BI saat ini konsen terhadap pemulihan aksebilitas masyarakat dalam memperoleh kredit perbankkan karena perekonomian Sulawesi Tengah masih digerakkan dengan Kredit Perbankan.
(Humas Pemprov Sulteng/ Palu Ekspres)
