PALU EKSPRES, JAKARTA – Keluhan terkait dengan tarif tol trans-Jawa yang tinggi terus dicarikan jalan keluar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, saat ini sejumlah opsi tengah dikaji bersama dengan badan usaha jalan tol (BUJT) pengelola tol dan Asosiasi Tol Indonesia (ATI).
Setidaknya ada empat opsi solusi tersebut. Di antaranya, memperpanjang masa konsesi jalan tol untuk BUJT. Pilihan lain adalah memberikan insentif melalui subsidi tarif langsung oleh negara, subsidi silang, atau insentif pajak.
”Nanti opsi terbaik dicari yang mana. Kalau mau diturunkan berapa, terus kompensasinya apa. Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ini ketemu (solusi), baru saya laporkan ke presiden,” ujar Basuki setelah pertemuan dengan kepala-kepala BUJT di kantor Kementerian PUPR kemarin (12/2/2019).
Trans Jawa ruas Malang Pandaan (Galih Cokro/Jawa Pos)
Basuki menegaskan, tarif tol di Indonesia tergolong murah. Tidak seperti yang ramai diberitakan bahwa tarif jalan bebas hambatan Indonesia adalah yang termahal di ASEAN. Dia meminta publik untuk mengukur besaran tarif jalan tol berdasar tahun investasi. ”Benar, tarif tol di Malaysia lebih murah, tapi itu dibangun tahun berapa?” ucapnya.
Basuki mencontohkan jalan tol Jakarta-Cikampek yang diresmikan 1984. Saat ini tarifnya Rp 200 per kilometer (km). Begitu pula tol Jagorawi yang lebih tua memiliki tarif Rp 100 per km. ”Kalau dibandingkan dengan tol baru seperti Batang-Semarang yang Rp 1.500 (per km), tentu lebih mahal,” tegasnya.
Menteri yang hobi bermain drum tersebut mengungkapkan, banyak pertimbangan pemerintah sehingga memutuskan untuk menurunkan tarif. Jika arus kendaraan masuk jalan tol dan jalur nasional sepi, ada protes dari para pedagang.
Faktor lain adalah pembagian moda transportasi. Sebanyak 95 persen kendaraan logistik tumpah ke jalan raya. Padahal, pemerintah berharap angkutan logistik lebih memanfaatkan kapal laut dan kereta api.
Direktur Operasi II PT Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, sebagai BUJT terbesar, pihaknya menyerahkan kebijakan kepada pemerintah. Meskipun, nanti ada dampak dalam sisi pengusahaan jalan tol.
Berdasar perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), jalan-jalan tol baru harus menerapkan tarif di atas Rp 1.000 per km jika BUJT pengelola ingin investasi kembali tepat waktu. ”Tapi, oleh pemerintah itu paling tinggi Rp 1.000 per kilometer PPJT-nya. Padahal, di PPJT-nya itu lebih dari Rp 1.000 per km,” kata Subakti.
Dia menyebut jalan tol Semarang-Batang. Berdasar perhitungan investasinya, besaran tarif seharusnya Rp 1.500 per km. Namun, PT Jasa Marga menetapkan Rp 1.000 per km (untuk golongan I). ”Itu artinya pemakai jalan sudah diuntungkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Aptrindo Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman menegaskan, jika mempertimbangkan biaya pengiriman logistik, melewati tol trans-Jawa bukan opsi yang memungkinkan bagi pengusaha. Pada rute Jakarta-Surabaya, misalnya, pengemudi truk harus mengeluarkan biaya ekstra sekitar Rp 1,3 juta. Itu dinilai tidak sebanding meski mampu memangkas waktu kirim secara signifikan.
”Kalau lewat bawah (bukan jalan tol, Red), Jakarta-Surabaya itu sekitar 36 jam. Lewat tol memang bisa jadi sekitar 13 jam, tapi tambahan Rp 1,3 juta di komponen biaya itu kami belum ketemu hitungannya,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos.
Untuk membuat pengusaha angkutan logistik atau truk mau melewati jalan tol, lanjut dia, formulasi tarif harus dikaji ulang. ”Kami minta diskon 50 persen,” tegasnya. Menurut Kyatmaja, harga ideal yang masih masuk hitungan pengusaha adalah diskon 50 persen dari tarif normal sekitar total Rp 1,3 juta (Jakarta-Surabaya).
Dia mengatakan, mahalnya tarif tol tidak membuat pengusaha resah. Sebaliknya, justru BPJT yang terbebani lantaran okupansi tol tidak maksimal. Sebab, para sopir masih memiliki rute non-tol sebagai jalur utama. ”Maka dari itu, jika targetnya adalah okupansi dan return investment, penawaran harga harus menarik,” tandas Kyatmaja.
Pada bagian lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tarif tol mahal lantaran tingkat investasinya juga tinggi. Menurut dia, seluruh sistem jalan tol itu memiliki jalur alternatif. Artinya, jika lewat tol dinilai mahal, ada pilihan lain untuk lewat jalan biasa. ”(Jalan) pantura kan tidak ditutup. Kalau merasa mahal, lewat jalan biasa,” tandasnya.
Dengan adanya tol, lanjut dia, arus kendaraan bisa terbagi. Jalur pantura, misalnya, saat ini tidak semacet dulu. Sebab, beban kendaraan terdistribusi ke jalan tol. Menurut JK, dalam kondisi tertentu, menggunakan jalan tol bisa lebih efektif dan efisien karena pertimbangan waktu. ”Mahal, tapi cepat. Mau pilih murah atau cepat, semua ada harganya,” katanya.
(tau/agf/wan/c19/fal)
