“Hanya bedanya, di Lombok tak ada warga yang direlokasi ke hunian tetap hanya mendapat stimulan saja,”ujarnya.
Namun begitu, dalam pengelolaan dana stimulan, tugas Kementerian PUPR tegas Arie, hanya sebatas membantu kelancaran. Misalnya membantu untuk pelatihan tenaga fasilitator dan hal teknis lainnya.
Arie lebih jauh menjelaskan, keputusan mengenai pola yang akan digunakan di Sulteng nanti sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi.
“Terkait Juklak, kan sudah ada sandar BNPB. Nanti berdasarkan itu, kami berharap Gubernur mengadopsinya untuk diterapkan di Sulteng,”sebutnya.
Pihaknya lanjut Arie, dalam pemanfaatan stimulan hanya sebatas mengusul. Tujuannya agar pertanggungjawaban penggunaan dana stimulan bisa ‘clear’ dan tepat sasaran. Sebagaimana pola yang digunakan di Lombok NTB.
“Sekali lagi kami hanya mengusulkan, tapi yang memutuskan itu semuanya adalah Pemda,”demikian Arie.
(mdi/palu ekspres)
