PALU EKSPRES, JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma’ruf Amin (KMA) mengingatkan agar warga Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan waspada dengan kelompok radikal. Pasalnya, mereka ingin mengubah bentuk dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kelompok radikal dan fundamentalis, selalu meghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan di negeri ini. Sebab, ketika mereka berkuasa, mereka tak hanya merebut masjid-masjid, tapi juga memaksakan madzhabnya agar diterapkan oleh Negara,” ujar Ma’ruf Amin.
Pernyataan itu diungkapkanya saat hadir dalam acara Silaturahmi dan Penguatan Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah, di Gedung PWNU Sulawesi Selatan, di Jl. Perintis Kemerdekaan No.26, Tamalanrea Jaya, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,(21/2/2019).
“Maka tugas NU, selain menjaga aqidah ahlus Sunnah wal jama’ah, juga menjaga NKRI dari berbagai rongrongan. Karena Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik, adalah hasil kesepakatan para pendahulu kita. Para ulama dan seluruh pendiri NKRI,” paparnya.
Lebih lanjut, Dewan Mustasyar PBNU itu, mengungkapkan sejumlah contoh sejumlah negara yang tidak lagi kondusif akibat perebutan kekuasaan oleh kalangan radikal dan fundamentalis. Seperti Suriah salah satunya.
Kemudian, Ma’ruf juga mengungkapkan pentingnya menjaga prinsip perjuangan NU yang moderat, toleran dan penuh Rahmah atau kasih sayang terhadap sesama manusia.
“Menyongsong 100 tahun NU, sebagai organisasi, harus dikonsolidasi, direvitalisasi, agar jamiyahnya bergerak. Indonesia ini 90 persen NU. Tapi hanya aqidatan, fikrah wa amaliyatan. Jadi yang perlu diefektifkan Harakah dan jamiyahnya,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, NU harus mi’raj, atau meningkatkan perannya tak hanya di lingkup nasional, tapi juga internasional. Yakni dengan menggerakkan Islam rahmatan Lil Al-Amin, yang tawassuth, moderat, yang penuh damai.
“Ingat NU berdakwah tanpa memaksa,” paparnya.
Rais Aam PBNU ke-10 ini juga mengajak Nahdliyin dan umat Islam di Sulsel, untuk tidak mudah terprovokasi oleh beragam isu hoax dan fitnah yang kerap dilontarkan kepada pemerintah.
“Pemerintah era Pak Jokowi ini sering difitnah anti islam. Padahal di era Pak Jokowi ini, Islam mendapat tempat yang luar biasa. Pengakuan hari santri, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah, hingga perhatian bagi pesantren. Kita jangan terprovokasi,” tandasnya.
(sab/jpc)
