PALU EKSPRES, PARIGI– Tim koalisi pemenangan calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Joko Widodo- Ma’ruf Amin menggelar road show pada Minggu 24 Februari 2019, di seputaran Kota Parigi hingga ke wilayah Kecamatan Sausu.
Menanggapi terkait hal itu, Divisi Sengketa Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, Mohamda Rizal mengatakan, secara normatif road show itu metode kampanye yang hanya dapat dilaksanakan pada saat rapat umum.
Hanya saja, rapat umum tersebut kata dia, saat ini belum dijadwalkan. Rapat umum baru akan digelar pada tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019.
“Jadi melihat hal itu, kami dari Bawaslu menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim pemenangan Jokowi, Ma’ruf Amin itu, bukan tergolong kampanye,”kata Mohamad Rizal yang ditemui di kantornya, Selasa 26 Februari 2019.
Sebab, saat ini jelas Rizal, tahapan kampanye yang dapat dilakukan, baik dari peserta pemilu maupun tim koalisi pemenangan capres tersebut, hanya penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas, tatap muka, dan jenis kegiatan lainnya seperti, melakukan perlombaan yang punya batas hadiah yang diberikan di bawah nilai Rp 1 juta.
Menjawab pertanyaan wartawan bahwa, kegiatan road show yang dilaksanakan oleh tim koalisi pemenangan capres nomor urut 1 itu, melanggar atau tidak.”Saya bilang tidak melanggar tetapi road show itu saat ini dalam perspektif Bawaslu itu bukan kampanye yang semestinya dilakukan di dalam tahapan saat ini,” ungkapnya.
Tetapi, lanjut dia, persepsi publik dengan dilaksanakannya road show adalah sebuah kampanye, dengan diterbitkannya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian setempat.
“Tapi saya yakin dan percaya, STTP itu dikeluarkan oleh kepolisian berdasarkan pengajuan, atau permohonan dari tim koalisi pemenangan itu tadi, kalau pertanyaannya saudara-saudara saya bahwa itu melanggar atau tidak, dari sisi normatifnya bukan kewenangan Bawaslu,” ujarnya.
“Artinya, karena itu bukan kampanye, dalam perspektif bawaslu, itu hanya sebuah konvoi dalam rangka penguatan konsolidasi internal dengan tim koalisi pemenagan,” tambahnya.
Ia mengakui, sebelum dilaksanakan road show tersebut, pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun pemberitahuan dari tim koalisi pemenangan capres nomor urut 1, Jokowi- Ma’ruf Amin.
Menurutnya, hal ini juga merupakan kewenangan tim koalisi pemenangan Jokowi- Ma’ruf Amin dalam bersosialisasi ke masyarakat, karena memang mereka punya STTP dari kepolisian. Dalam PKPU Nomor 23 pasal 45 itu, jelas bahwa konvoi dapat dilaksanakan dalam pertemuan terbatas, serta mendapat izin dari kepolisian dan tidak mengganggu arus lalulintas.
Ia menambahkan, terkait hal tersebut, saat ini pihaknya tengah melakukan pengkajian. Apabila dalam road show terdapat pelanggaran maka pihaknya akan megundang pihak tim koalisi pemenangan itu, untuk dimintai keterangan.
(asw/palu ekspres)
