PALU EKSPRES, JAKARTA – Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan mempercepat pembayaran gaji ke-13 dan THR, menuai sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali kalangan pakar. Tidak hanya itu pemerintah juga menaikan dana bantuan sosial (bansos) hingga tiga kali lipat.
“Hal yang perlu dipertanyakan adalah apa motif dibalik pencairan dana tersebut sampai tiga kali lipat?,” tanya Pengamat Hukum Tata Negara Margarito, Rabu (13/3/2019).
Untuk mengetahui motif di balik kebijakan itu, Dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidikinya. Termasuk soal dana bansos.
“Jangan sampai dana Bansos diperalat untuk kepentingan pencapresan pasangan tertentu. Jika ada indikasi yang tidak wajar maka Bawaslu menyampaikan teguran untuk penghentian pencairan dana bansos tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut, Margarito mengatakan, dalam tahun politik ini wajar saja jika ada sebagian publik yang menduga kebijakan itu diambil Jokowi untuk menarik simpati dan suara publik karena dikeluarkan menjelang Pemilu.
“Sebetulnya, dalam momen tahun politik saat ini masyarakat juga sudah cerdas dan paham apa tujuan dari pemerintah untuk menaikan dana bansos tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Muzani juga mempertanyakan motif dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menjelang pemilihan umum 17 April 2019.
“Tapi pertanyaan kami adalah kenapa baru dilakukan kenaikan gaji tahun 2019? kenapa THR akan dikeluarkan bersamaan dengan gaji ke-13, yang biasanya dibayar bulan Juni atau Juli. THR belum puasa ramadhan mau dibayar. Kalau perlu gaji tahun 2020 diawalkan juga,” pungkasnya.
(gun/jpc)
