PALU EKSPRES, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, barang bukti yang disita tim usai pengeledahan semuanya berkaitan dengan kasus dugaan suap Romahurmuziy (Rommy). Salah satunya uang ratusan juta yang ada di laci ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK mempersilakan jika ada pihak yang beropini bahwa itu sebagai dana operasional menteri Agama. Karena yang pasti uang tersebut sudah disita sebagai barang bukti.
“Kami duga semuanya terkait penanganan perkara. Nanti akan kami telusuri satu persatu bukti-buktinya, klarifikasi-klarifikasinya dan informasi-informasi lain yang relevan,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (20/3/2019).
Febri juga menuturkan, KPK tak akan masuk ke penilaian publik terkait penanganan perkara ini. Sebab, pihaknya akan selalu bicara dan fokus pada bukti-bukti terkait kasus hukum yang sedang berjalan.
“Kami tidak ingin masuk ke penilaian beberapa pihak, kami fokus pada penanganan perkara ini agar kasus ini tetap kita tempatkan sebagai kasus hukum saja,” ucapnya.
Diketahui, usai menggelar penggeledahan, KPK sudah menghitung uang yang disita dari ruang kerja Menag Lukman Hakim pada Senin (18/3/2019). Uang itu berjumlah Rp 180 juta dan USD 30 ribu.
Dalam kasus ini, ada 3 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Rommy sebagai tersangka penerima serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi.
Rommy diduga menerima duit suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris. Duit itu diduga diberikan keduanya agar Rommy, yang merupakan anggota DPR dan eks Ketua Umum PPP, membantu proses seleksi mereka untuk jabatan yang saat ini diduduki.
Sebelumnya, terkait uang di ruangan Lukman tersebut, Wapres Jusuf Kalla (JK) angkat bicara. JK menilai keberadaan uang itu wajar sebagai dana operasional menteri.
“Lazim dong, selalu ada namanya kas kecil (di ruang kerja) iya kan. Dan menteri itu juga ada dana operasionalnya, dan itu kas dana operasionalnya (menteri),” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).
Sementara, Menag Lukman Hakim juga sudah angkat bicara soal penggeledahan di kantornya. Dia menyatakan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK.
“Saya clear, bahkan saya mengajak seluruh ASN Kemenag untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK, kepada seluruh aparat penegak hukum,” pungkas Lukman di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).
(int/jpc)
