Oleh : Nur Sang Adji
DUA hari lamanya saya ada di Jakarta untuk hadiri Rakor tentang Danau Indonesia dari tanggal 25 sd 26 Maret 2019. Hari pertama diisi pemaparan pakar dan presentasi interaktif Kementerian terkait.
Salah satu pakar lingkungan adalah Prof Emil Salim. Seseorang yang pernah saya injak sepatunya dengan sengaja saat kunjungan mahasiswa teladan tahun 1985. Saya bilang kepada beliau, agar dalam sejarah hidup ku, pernah injak sepatunya menteri. Alasan itu yang bikin beliau tertawa.
Sedangkan, hari ke dua adalah pernyataan komitmen para menteri, gubernur dan bupati yang punya danau. Termasuk Bupati Poso, Darmin A Sigilipu dan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola. Kegiatan yang dipusatkan di kantor kementerian LHK itu tergolong istimewa untuk tiga alasan. Pertama, menghadirkan multistakeholder. Kedua, memamerkan kondisi danau prioritas. Ketiga, ada komitmen pengambil kebijakan untuk bertindak selamatkan danau. Pertanyaannya, mengapa danau harus diselamatkan..?
Banyak alasan menarik untuk pertanyaan ini. Tapi, yang maha penting adalah melindungi air untuk kehidupan. Data mengungkap bahwa danau menyimpan 70 persen dari total air permukaan (water surface). Sementara air permukaan ini melayani sebahagian besar kebutuhan mahluk hidup. Danau sendiri berkontribusi melaui airnya, banyak akifitas sektoral. Sebutlah, air baku, irigasi, listrik tenaga air, perikanan, transportase, olahraga, pariwisata, pendidikan, budaya dan lain sebagainya.
Masalahnya, banyak danau yang teracam rusak bahkan punah. Trend degradasi dan susut luasannya sangat menyolok. Ada danau yang 10 tahun lalu seluas 15 ribu hektar. Kini, tinggal 800 hektar saja. Ada danau yang terancam jadi daratan. Ada juga danau yang penuh sampah plastik, eceng gondok hingga keramba ampung.
Pokoknya, di pertemuan ini, saya menguping berbagai khabar yang menyedihkan tentang danau kita.
Dibalik kekuatiran ini, tampilnya para pihak yang mewakili kementeriannya sebagai panelis, cukup memberi harapan. Dan, saat dapat kesempatan pertama untuk kilas balik, saya menekankan beberapa poin.
Secara konsepsional, cerita para punggawa kementerian ini, bagus semua. Sayang, di lapangan tidaklah demikian. Saya sebut bahwa setiap pertemuan periodik seperti ini, kita selalu lihat pemaparan tentang grafik linier dari degradasi. Jauh lebih cepat dari kemampuan kita memperbaikinya. Karena itu, dibutuhkan tindakan luar biasa untuk mengatasinya.
Memang patut diakui bawa danau dan juga sungai adalah wilayah tak bertuan. Laut, ada menterinya, hutan ada menterinya, tanah ada menterinya. Tapi, danau dan sungai, tidak ada. Padahal, di danau dan sungai, ada sekian juta manusia menggantung hidup baik secara deterministik maupun tidak langsung. Barangkali itu, sehingga status kewenangan untuk mengurusnya amatlah lemah.
Pernyataan komitmen yang saya dengar dari Menteri LHK, Bappenas dan PUPR saat beri pidato kebijakan, sangat baik. Tapi, siapa atau pihak mana yang memegang kandali, mempertemukan, memonitor, mengevaluasi dan menindaklanjutinya, masih jadi soal.
Saya beri satu contoh tentang ancaman kepunahan ikan sidat di danau Poso. PLTA Sulewana telah merancang pasang Fish way, tapi efektivitasnya masih diragukan. Ada usulan teknologi lift seperti yang ada Perancis untuk ikan Salmon. Namun, siapa yang mau mengambil tanggung jawab ini ?
Di soal yang lain, saya mencatat berkali kali menteri PUPR menyentil dalam pemaparannya. Ketika kami bekerja di lapangan untuk urusan danau ini, kami selalu merasa kesepian. Saya diskusikan hal ini dengan kawan-kawan di kementerian LHK, mereka jawab dengan kelakar tapi serius. Bagaimana tidak sepi, kami tidak diajak.
Selanjutnya, akan makin panjang pertanyaannya, kalau dibolak balik. Semua akan memproduksi alasan masing-masing.
Nah, inilah masalah kita yang sesungguhnya kalau bekerja. Tidak mengajak (kolaborasi). Tidak mau diajak (partisipasi, malas). Tidak berkomunikasi (koordinasi). Tidak mau tahu (masa bodoh). Tidak peduli (takut rugi). Tidak berinisiatif (baku harap). Tidak bertanggung jawab (lalai, hianat). Semua tabiat ini selalu mencuat ketika kita evaluasi menagemen pengelolaan, tentang apa saja di negeri kita. Ini contoh kongkritnya.
Selaku penyusun Amdal dan KLHS, saya sering menemukan rekomendasi dan implementasi yang berjarak menyolok. RKL dan RPL Amdal mengamanahkan penanaman sawit hanya boleh pada kemiringan tertentu. Namun, di lapangan akan kita temui pohon sawit ditanam di puncak gunung oleh pemrakarsa. Mengapa bisa..? Mungkin, karena peraturan dibuat untuk dilanggar.
Maka, bisa tercegah, hanya bila monitoring, evaluasi dan komitmen dijalankan secara periodik dan konsisten.
Dalam hal ini, kita butuh manusia setengah dewa. Manusia yang punya inisitif tinggi dan pantang resiko. Ada ahli yang memilahnya jadi tiga kategori : 1). “What is forbidden, is not allowed”. 2). “What is allowed, is not forbidden”. 3). “What is not forbidden is not allowed”.
Kategori yang ketiga inilah, manusia dimaksud.
Yaitu, mereka yang punya spirit terobosan yang tinggi. Dia berprinsip, yang penting tidak dilarang berarti dibolehkan. Bila prinsip ini dibarengi dengan iklas, peduli, tanggung jawab dan amanah, danau dan negeri ini bisa diperbaiki.
Semogalah, manusia-manusia dalam kategori ini adalah termasuk kita. Yakni, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan kita yang menginisiasi lahirnya Forum Penyelamatan Danau Nusantara.***
