PALU EKSPRES, JAKARTA – Peta koalisi partai politik (parpol) berpotensi berubah seiring dengan bubarnya Koalisi Indonesia Adil Makmur. Sejauh ini, manuver untuk berpindah haluan yang kerap muncul berasal dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Demokrat sejak awal memang menunjukkan gerakan yang menimbulkan persepsi main dua kaki. Misalnya, survei internal menyebutkan bahwa mayoritas caleg Demokrat di Jatim mendukung paslon Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Ditambah pertemuan antara Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) awal Mei lalu.
Waketum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi Jawa Pos tidak membantah atau mengakui posisi tersebut. Menurut dia, pertemuan itu bertujuan sharing ide. Demokrat menyampaikan 14 programnya sebagai usulan kepada Jokowi.
Partai berlambang Mercy tersebut berharap pemerintahan mendatang mau mengakomodasi program prioritas itu sebagai bagian program pemerintah. Namun, Syarief buru-buru mengelak saat disinggung kemungkinan Demokrat memasukkan orangnya ke pemerintahan. “Itu hak prerogatif presiden. Kami tidak bisa mencampuri atau meminta pandangan atau meminta jatah,” ujarnya saat ditemui setelah diskusi di bilangan Jakarta Pusat kemarin (29/6/2019).
Namun, di parlemen, Syarief memastikan bahwa Demokrat tetap berada di tengah. Yang dinilai baik akan didukung, yang dirasa tidak baik dikritisi.
Sementara itu, PAN masih malu-malu mengutarakan keinginan masuk koalisi pemerintah. Meskipun hubungan PAN dengan Jokowi juga tidak buruk. PAN pernah menempatkan salah seorang kadernya, Asman Abnur, sebagai menteri PAN-RB di periode pertama pemerintahan Jokowi. Namun, Asman harus mundur karena PAN mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga tampil bersama meski dalam kapasitas sebagai presiden dan ketua MPR. Misalnya saat dua kali momen buka puasa bersama di Istana Negara dan di rumah dinas Zulkifli. Juga saat open house di Istana Negara. Zulkifli juga salah satu pihak yang mendukung pertemuan Jokowi dengan Prabowo pascapemilu.
Sekjen PAN Eddy Soeparno menjelaskan, sikap politik partainya tidak bisa langsung disampaikan saat ini. Meskipun opsi-opsi yang ada sudah terlihat. “Akan kami formalkan melalui forum rakernas,” ucapnya. Dalam rakernas yang berlangsung sekitar Juli atau Agustus mendatang, PAN bakal menentukan sikap politik.
Yang jelas, kata Eddy, saat ini tidak ada pernyataan bahwa PAN akan bergabung ke koalisi pemerintahan yang baru. “Tidak ada juga tawaran,” tegasnya. Pihaknya memilih fokus mengkaji opsi-opsi yang ada di internal partai.
Jika Jokowi mengakomodasi PAN dan Demokrat masuk, bisa dipastikan koalisi partai pendukung pemerintah bakal gemuk.
Gerindra dan PKS
Di internal Partai Gerindra, ada perbedaan pendapat terkait langkah politik pascapilpres. Ada yang menyuarakan agar partai berlambang kepala garuda itu masuk koalisi pemerintah. Ada pula yang menolak dan tetap ingin Gerindra menjadi oposisi. “Tapi, pada prinsipnya, kami ingin kembali pada kepentingan Partai Gerindra itu sendiri,” ujar Wakil Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko.
Karena itu, pihaknya membuat forum komunikasi. Fungsinya ialah menyerap aspirasi. Bagi Gerindra, kata Hendarsam, yang utama adalah kepentingan bangsa dan negara serta konstituen. “Gerindra itu nyaman dengan posisi oposisi sebenarnya. Jadi, enggak ngiler-ngiler amat untuk masuk koalisi (pemerintah),” lanjutnya.
Hendarsam juga membantah adanya deal-deal tertentu di parlemen. Sebab, komposisi pimpinan DPR sudah jelas menggunakan prinsip bahwa partai pemenang pileg mendapat jatah ketua DPR. Wakilnya berasal dari empat partai di urutan berikutnya. “Jadi, enggak perlu deal pun pasti otomatis Gerindra akan dapat (wakil ketua DPR, Red) sebagai partai pemenang kedua dalam pemilu ini,” tandasnya.
Bagaimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Partai tersebut mengisyaratkan tetap berada di luar pemerintahan. “Saya lihat kami cenderung memilih menjalankan fungsi penyeimbang bagi demokrasi yang ada,” ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal.
Mustafa mengungkapkan, bagi PKS, tidak terlalu penting berada di dalam atau di luar pemerintahan. “Yang penting adalah bagaimana politik gagasan ini mengemuka di masyarakat serta mutu demokrasi meningkat,” tuturnya. Sudah saatnya politik Indonesia menjadi berkualitas dan substantif. Yang jelas, lanjut dia, pihaknya tidak akan meninggalkan Gerindra dan Prabowo.
Sikap Partai Pemerintah
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menyatakan, selama ini partainya konsisten menyerahkan keputusan kepada Jokowi. Dia mengisyaratkan bahwa PDIP tidak mempermasalahkan bila Jokowi memutuskan menambah anggota koalisi.
Arteria membantah anggapan bahwa koalisi gemuk akan membuat suasana yang mirip Orde Baru. “Sekarang rezimnya sudah berbeda. Hukumnya juga berbeda,” terangnya kemarin. Dia mencontohkan koalisi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua yang begitu gemuk. Ketika ada kenaikan BBM atau kasus Bank Century, parpol tetap kritis.
Berbeda dengan Arteria, sinyal penolakan disampaikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut wacana menyeberangnya parpol setelah pemilu sebagai hal yang lumrah. Namun, diperlukan pertimbangan secara matang untuk menerimanya.
Baidowi menilai pihaknya perlu melihat latar belakang parpol yang ingin masuk. Termasuk konsistensinya dalam berpolitik. “Harus dilihat track record-nya. Koalisi itu permanen selama pemerintahan berjalan. Jangan dua kaki,” cetusnya. Meski demikian, politikus yang akrab disapa Awik itu tidak menyebut partai mana yang dimaksud.
Jika merujuk pengalaman lima tahun ke belakang, pernyataan tersebut bisa jadi menyindir PAN dan Demokrat. PAN pernah menjadi oposisi, kemudian masuk ke koalisi pemerintah di tengah jalan dan kembali beroposisi di akhir pemerintahan. Sementara itu, Demokrat tercatat tidak masuk koalisi pemerintah, tapi juga menjaga jarak dengan oposisi.
Kalau ada partai baru yang masuk koalisi pemerintah, Awik meminta jumlahnya tidak banyak. Selain akan gemuk, eksistensi oposisi terancam.
(byu/far/c9/fal)
