PALU EKSPRES, JAKARTA– Partai Demokrat dan PAN sudah menunjukkan sinyal
bakal bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf. Sementara dua
parpol pendukung Prabowo-Sandi, yakini Partai Gerindra dan PKS
sepertinya akan memilih jadi oposisi.
Pengamat politik dan hukum, Prof. Asep Warlan Yusuf berharap
Gerindra dan PKS tetap berdiri di luar pemerintahan.
“Istilah oposisi memang tidak dikenal dalam khasanah hukum tata
negara kita. Yang ada adalah partai yang mendapatkan kursi
terbanyak dan yang kedua partai yang tidak ada dalam pemerintahan,
tidak ada dalam kabinet di eksekutif,” kata Asep, Sabtu
(6/7/2019).
“Jadi, fakta hukum mengenal dua itu, ada yang memperoleh kursi
terbanyak dan ada yang partai tidak ikut dalam dieksekutif. Nah,
yang tidak ikut di eksekutif itulah yang kita kenal dengan
oposisi,” sambungnya seperti diberitakan RMOL Jabar.
Nantinya, mereka yang berdiri di luar pemerintah berfungsi untuk
mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya yang tidak
pro rakyat.
“Sebetulnya bagus kan kalau gitu mengkritisi, membanding-
bandingkan apa yang diharapkan masyarakat tapi kenyataannya tidak
terbukti, itu kan perlu dikritisi seperti itu,” ujar Asep.
Bahkan, Asep menilai tidak ideal sebuah pemerintahan berjalan
tanpa adanya oposisi yang berfungsing mengoreksi.
“Tidak ada cek and balances kalau semua di pemerintahan. Saya
berharap Gerindra dan PKS untuk berdiri diposisi di luar
pemerintahan,” pungkasnya.
(rmol)
