Sekjen PAN Eddy Soeparno menjelaskan, sikap politik partainya tidak bisa langsung disampaikan saat ini. Meskipun opsi-opsi yang ada sudah terlihat. “Akan kami formalkan melalui forum rakernas,” ucapnya. Dalam rakernas yang berlangsung sekitar Juli atau Agustus mendatang, PAN bakal menentukan sikap politik.
Yang jelas, kata Eddy, saat ini tidak ada pernyataan bahwa PAN akan bergabung ke koalisi pemerintahan yang baru. “Tidak ada juga tawaran,” tegasnya. Pihaknya memilih fokus mengkaji opsi-opsi yang ada di internal partai.
Jika Jokowi mengakomodasi PAN dan Demokrat masuk, bisa dipastikan koalisi partai pendukung pemerintah bakal gemuk.
Gerindra dan PKS
Di internal Partai Gerindra, ada perbedaan pendapat terkait langkah politik pascapilpres. Ada yang menyuarakan agar partai berlambang kepala garuda itu masuk koalisi pemerintah. Ada pula yang menolak dan tetap ingin Gerindra menjadi oposisi. “Tapi, pada prinsipnya, kami ingin kembali pada kepentingan Partai Gerindra itu sendiri,” ujar Wakil Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko.
Karena itu, pihaknya membuat forum komunikasi. Fungsinya ialah menyerap aspirasi. Bagi Gerindra, kata Hendarsam, yang utama adalah kepentingan bangsa dan negara serta konstituen. “Gerindra itu nyaman dengan posisi oposisi sebenarnya. Jadi, enggak ngiler-ngiler amat untuk masuk koalisi (pemerintah),” lanjutnya.
Hendarsam juga membantah adanya deal-deal tertentu di parlemen. Sebab, komposisi pimpinan DPR sudah jelas menggunakan prinsip bahwa partai pemenang pileg mendapat jatah ketua DPR. Wakilnya berasal dari empat partai di urutan berikutnya. “Jadi, enggak perlu deal pun pasti otomatis Gerindra akan dapat (wakil ketua DPR, Red) sebagai partai pemenang kedua dalam pemilu ini,” tandasnya.
Bagaimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Partai tersebut mengisyaratkan tetap berada di luar pemerintahan. “Saya lihat kami cenderung memilih menjalankan fungsi penyeimbang bagi demokrasi yang ada,” ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal.
Mustafa mengungkapkan, bagi PKS, tidak terlalu penting berada di dalam atau di luar pemerintahan. “Yang penting adalah bagaimana politik gagasan ini mengemuka di masyarakat serta mutu demokrasi meningkat,” tuturnya. Sudah saatnya politik Indonesia menjadi berkualitas dan substantif. Yang jelas, lanjut dia, pihaknya tidak akan meninggalkan Gerindra dan Prabowo.
