Sikap Partai Pemerintah
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menyatakan, selama ini partainya konsisten menyerahkan keputusan kepada Jokowi. Dia mengisyaratkan bahwa PDIP tidak mempermasalahkan bila Jokowi memutuskan menambah anggota koalisi.
Arteria membantah anggapan bahwa koalisi gemuk akan membuat suasana yang mirip Orde Baru. “Sekarang rezimnya sudah berbeda. Hukumnya juga berbeda,” terangnya kemarin. Dia mencontohkan koalisi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua yang begitu gemuk. Ketika ada kenaikan BBM atau kasus Bank Century, parpol tetap kritis.
Berbeda dengan Arteria, sinyal penolakan disampaikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut wacana menyeberangnya parpol setelah pemilu sebagai hal yang lumrah. Namun, diperlukan pertimbangan secara matang untuk menerimanya.
Baidowi menilai pihaknya perlu melihat latar belakang parpol yang ingin masuk. Termasuk konsistensinya dalam berpolitik. “Harus dilihat track record-nya. Koalisi itu permanen selama pemerintahan berjalan. Jangan dua kaki,” cetusnya. Meski demikian, politikus yang akrab disapa Awik itu tidak menyebut partai mana yang dimaksud.
Jika merujuk pengalaman lima tahun ke belakang, pernyataan tersebut bisa jadi menyindir PAN dan Demokrat. PAN pernah menjadi oposisi, kemudian masuk ke koalisi pemerintah di tengah jalan dan kembali beroposisi di akhir pemerintahan. Sementara itu, Demokrat tercatat tidak masuk koalisi pemerintah, tapi juga menjaga jarak dengan oposisi.
Kalau ada partai baru yang masuk koalisi pemerintah, Awik meminta jumlahnya tidak banyak. Selain akan gemuk, eksistensi oposisi terancam.
(byu/far/c9/fal)
