Slogan lain yang fenomenal adalah “ Tak mengapa kucing itu berwarna hitam atau putih selama dia bisa menangkap tikus”, kata Deng terkait politik luar negeri China. Artinya Deng terbuka dengan siapa saja, yang penting dapat membawa perubahan. Deng dalam mengejar ketertinggalannya fokus kepada empat pilar pembangunan yaitu pertanian, industri, teknologi dan pertahanan.
Tidak mengherankan kalau saat ini China dengan penduduk 1,3 milyar jiwa memiliki kekuatan ekonomi peringkat ke-2 dunia setelah Amerika Serikat dengan nilai PDB sebesar 13,6 triliun USD dan pendapatan perkapita sebesar 9.776 USD. Sebagai pembanding Indonesia di tahun 2018 dengan penduduk 260 juta jiwa nilai PDB sebesar 1,04 triliun USD dengan pendapatan perkapita sekitar 3.927 USD.
Soeharto dan Jokowidodo
Soeharto memimpin Indonesia hampir 32 tahun seperti halnya Lee Kuan Yew, namun hasilnya berbeda. Boleh jadi, perbedaan itu lebih disebabkan Indonesia merupakan negara memiliki puluhan ribu pulau, pantai terpanjang, penduduk yang padat dengan berbagai ragam budaya serta kondisi SDM saat itu yang kurang menunjang.
Joko Widodo adalah Presiden ketujuh Indonesia bersama Jusuf Kalla sebagai wakilnya segera menyelesaikan kepemimpinan periode pertama (2014 – 2019), dan insyah Allah akan melanjutkan ke periode kedua (2019 -2024).
Ada kemiripan antara Jokowi, Lee dan Deng. Dari sisi waktu memerintah mendekati Deng, dan dari program senafas dengan Lee dan Deng yaitu prorakyat dan menuju perubahan. Pada priode pertama program Jokowi lebih kepada pemerataan, kesimbangan antarwilayah dan fokus kepada pengembangan infrastruktur seperti program Tol Laut, Tol Darat, Transportasi Massal, Pelabuhan, Bandara dan Kereta Api.
Hasilnya telah dapat di lihat antara lain Jawa dan Sumatera telah dihubungkan oleh Tol. Di Jakarta, ibukota negara, ada Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Raill Transit (LRT) untuk mengurangi kemacetan. Selain itu telah terbangun sejumlah bandara perintis maupun Internasional, Tol di Kalimantan dan KA di Sulawesi, Energi Listrik terbarukan, infrastruktur jalan di Papua, program satu harga BBM dan diakhir masa jabatan periode pertama memastikan pemindahan ibukota Negara ke luar Jawa.
