“Dana Jadup itu bukan turun begitu saja ke empat kabupaten kota ini. Saya rapat langsung dengan Kepala BNPB, Sestama dan Deputi rehabilitasi dan rekonstruksi membahas percepatannya,”jelasnya.
Dana yang kini kemudian mulai digulirkan dalam bentuk dana Jadup, santunan duka dan rencananya stimulan itu adalah dana hibah luar negeri di BNPB. Karena sampai saat ini kementerian sosial belum menganggarkan hal itu.
“Jadi ada sekitar Rp250milyar dana hibah di BNPB. Ini yang kami perjuangkan. Saat itu Kepala BNPB menyatakan bersedia menggunakan dana itu dulu sebelum dana dari Kemensos dialokasikan,”ujarnya.
Demikian dengan hunian tetap (Huntap). Bantuan Huntap dari beberapa yayasan diberikan ke Kota Palu bukan tanpa “loby-loby”. Bantuan Huntap dari Yayasan Budha Tzu Chi misalnya. Bisa terealisasi lantaran dirinya bermohon lansgung ke pihak yayasan.
“Saya katakan kita ini lagi lagi saya mengamen untuk mendapat bantuan itu,”bebernya.
Kemudian bantuan Huntap dari Wali Kota Surabaya. Serta dari pemerintah kota lainnya. Sejauh ini, hasil dari “mengamen” itu Pemkot Surabaya kini tengah membangun 11 unit di Kelurahan Tondo.
“Bahkan masih ada rencana bantuan dari wali kota lainnya. Ini semua sekali lagi kita mengamen,”terang Hidayat
Hidayat menyatakan segala upaya tersebut terpaksa harus ia beberkan, mengingat gencarnya informasi media mainstream yang terus menyudutkan Pemkot Palu dengan berbagai isu. Seoalh olah Pemkot tidak bekerja dan telah menerima bantuan hingga trlyunan rupiah.
“Sebenarnya saya juga merasa aneh, jika usaha ini harus kita gembar-gemborkan. Tapi apa boleh buat, supaya masyarakat juga tahu apa yang sebenarnya telah kami lakukan,”demikian Hidayat. (mdi/palu ekspres)
