SEMATKAN – Deputi KBKR BKKBN RI Dwilistya Wardani menyematkan lencana Dharma Karya Manggala kepada Sekdaprov Sulteng Hidayat Lamakarate, dalam rangkaian peringatan Harganas ke XXVI tingkat Sulteng Rabu 31 Juli 2019 di Palu. Foto: Hamdi Anwar/PE
PALU EKSPRES, PALU – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng Hidayat Lamakarate mendorong agar mitigasi bencana juga dilakukan melalui lingkungan keluarga. Sebab keluarga dalam pendekatan BKKBN punya satu fungsi yakni fungsi pendidikan.
Gagasan itu ia kemukakan dalam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXVI tingkat Sulteng yang dipusatkan di komplek Hunian Sementara (Huntara) Kelurahan Petobo, Rabu 31 Juli 2019.
“Secara khusus saya minta jajaran BKKBN Sulteng sebagai institusi pemerintah yang bertugas meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan keluarga.Agar memasukkan aspek mitigasi sebagai bagian dari upaya untuk mengedukasi masyarakat melalui keluarga,”kata Hidayat dalam sambutannya.
Melalui keluarga, Hidayat berharap informasi dasar mengenai mitigasi bencana bisa tersampaikan kepada anak-anaknya. Minimal informasi tentang cara-cara menghadapi bencana, seperti gempa bumi.
“Optimalkan program, seperti Kampung KB. Jadikan salah satu indikator keberhasilannya adalah pemahaman tentang pentingnya mitigasi bagi keluarga,”jelasnya.
Saatnya kata Hidayat mitigasi melalui jalur keluarga menjadi muatan lokal bagi BKKBN Sulteng selain tentunya mengutamakan target nasional. Agar dimasa mendatang semua keluarga dapat memiliki rasa aman.
Untuk gagasan ini, BKKBN menurutnya perlu membangun kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun BPBD serta instansi terkait. LSM, dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang mitigasi.
Pada bagian lain Hidayat menyebut program KB Nasional mengalami dinamika yang luar biasa. Keberhasilan menurunkan TFR dan LPP sudah diakui secara Nasional dan Internasional. Bahkan pernah menjadi rujukan dunia dalam bidang Kependudukan.
Di era reformasi gaung kejayaan program kependudukan tersebut oleh negara lain dianggap hilang, nyaris tak terdengar akibat dampak krisis moneter 1998, muncul era reformasi hingga desentralisasi.
Diawal era tersebut, BKKBN bagai perahu ditengah laut dengan bahan bakar yang menipis. Tak heran cukup banyak yang terjun mencari perahu berbahan bakar lebih banyak.
Namun begitu, BKKBN hingga kini masih eksis berdiri tegak dan kokoh. Semuanya berkat perjuangan pejuang-pejuang keluarga berencana.
“Ini sengaja saya sampaikan agar generasi penerus program KKBPK memiliki jiwa militansi terhadap program KKBPK,”ujarnya.
Karena itu Program KKBPK harus memiliki konspe mendasar untuk agar bisa meyakinkan mitra kerja, stakeholder lain dengan berdasar data-data yang real di lapangan.Manfaatkan hasil-hasil survey dan penelitian yang memiliki kredibilitas tinggi bisa menjadi rujukan bersama.
“Kedepan kita jangan bosan-bosan menjalin mitra kerja.
Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, walaupun kewenangan jelas sudah terbagi ke pemerintah daerah. Tetapi BKKBN dan pemerintah provinsi harus mengawal program KKBPK sampai pemerintah daerah siap menjalankan kewenangan tersebut,”demikian Hidayat.
Sebelumnya Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI, Dwilistya Wardani menyematkan lencana penghargaan Dharma Karya Menggala kepada Sekdaprov Sulteng.
Hidayat dianggap berjasa dalam mendorong jalannya program KKBPK di wilayah Sulteng. Penghargaan sama yang sebelumnya pernah diberikan kepada Gubernur Sulteng.(mdi/palu ekspres)
