PALU EKSPRES, PALU – PDI-P memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk bisa berkontribusi pada kemajuan suatu daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan catatan, harus mengikuti mekanisme yang diterapkan oleh internal partai. Mekanisme yang diterapkan oleh PDI-P ini membuktikan bahwa partai besutan Megawai Soekarno Putri ini telah memberikan edukasi kepada setiap warga negara, bagaimana itu berdemokrasi dengan baik.
“Persoalan jadi atau tidaknya, itu persoalan kedua. Paling tidak kita berusaha mengikuti proses,” kata Hasanuddin Atjo usai menyerahkan berkas pendaftarannya ke Tim Penjaringan DPD PDI Provinsi Sulteng di sekretariat DPD PDI-P Sulteng, Rabu (18/9/2019). Berkas pendaftaran Bakal Calon Gubernur Hasanuddin Atjo tersebut diterima oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI-P Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Tim Penjaringan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulteng, Lasnardi Lahi. Ia didampingi beberapa pengurus teras PDI-P Sulteng, di antaranya H. Suryanto dan Megawati.
Hasanuddin Atjo pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasinya mengenai tawaran bergabung ke partai pemenang Pemilu 2019 ini. Tawaran bergabung tersebut menurut mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng itu, adalah suatu kehormatan. Tawaran tersebut terungkap saat Hasanuddin Atjo menyerahkan berkas pendaftarannya ke Tim Penjaringan, dan di tengah perbincangan, Pengurus DPD PDI-P Sulteng, H. Suryanto menawarkan kepada Kepala Bappeda Sulteng itu agar bersedia menjadi kader PDI-P.
Sehingga, tawaran tersebut tak disia-siakan oleh Atjo. Ketua Shrim Indonesia Timur itu mersepon postif dan menyatakan siap untuk untuk bergabung dengan PDI-P untuk memajukan daerah dan Negara Indonesia.
“Saya sudah tandatangani pernyataan siap dikaderkan oleh PDI-P,” kata Atjo sambil memandangi map merah, di mana di dalamnya ada surat dokumen dimaksud.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Sulteng, Lasnardi Lahi menyatakan, 10 bakal calon yang telah mengambil formulir di DPD PDI-P Sulteng. 7 di antaranya merupakan bakal calon gubernur serta 3 orang merupakan bakal calon wakil gubernur Sulteng.
Dari tujuh bakal calon gubernur tersebut kata Lasnardi Lahi, sudah lima orang yang telah mengembalikan. Yaitu, Rusdy Mastura, Ahmad Hi Ali, H. Rendy Lamadjido, Nurmawati Dewi Bantilan, dan yang terakhir Dr. Hasanuddin Atjo.
“Kalau Pak Rusdy Mastura dan Ibu NDB, diserahkan langsung beliau bersama organ pemenangannya di Sekretariat Tim Penjaringan PDIP Sulteng, sementara Pak Ahmad Hi Ali diwakilkan kepada Tim Pemenangannya,” kata Lasnardi.
Lasanardi pada kesempatan tersebut mengapresiasi langkah Hasanuddin Atjo yang menyerahkan langsung formulir pendaftarannya ke Tim Penjaringan di sekretariat PDIP Sulteng. Langkah tersebut menurut Lasnardi, adalah bentuk keseriusan Hasanuddin Atjo menggandeng PDIP menuju 01 Sulteng. Sebelumnya, tercatat 7 nama yang mengambil formulir untuk Balon Gubernur. Sedangkan tiga orang mengambil formulir untuk Balon Wakil Gubernur Sulteng. Salahsatunya adalah adalah H. Suryanto. “Suryanto ini adalah kandidat internal dari PDIP,” kata Lasnardi.
Ketua Tim Seleksi Panjaringan Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng ini menjelaskan, 7 kandidat yang mengambil formulir untuk Balon Gubernur adalah Anwar Hafid, Hidayat Lamakarate, H Ahmad M Ali, Rusdi Mastura dan Nurmawati Dewi Bantilan dan H. Rendy Lamadjido.
PDIP sendiri kata dia mulai membuka pendaftaran ini sejak 5 September 2019. Pengambilan formulir pendaftaran dibatasi hingga 12 September 2019. Sementara batas pengembalian yakni pada tanggal 18 September 2019. Menurutnya DPD PDIP Sulteng dalam penjaringan ini dibatasi oleh DPP hingga 23 September 2018. Sebab seluruh berkas pendaftaran harus diserahkan ke tingkat DPP paling lambat 23 September 2019. Ini berlaku bagi seluruh kandidat yang mendaftar di PDIP baik itu Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng maupun Balon bupati-wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. “18 September batas akhir pengembalian formulir sekaligus mulai verifikasi berkas sebelum diserahkan ke DPP,” ujarnya.
Ia menjelaskan formulir pendaftaran PDIP itu memuat antara lain biodata Balon, permohonan, daftar riwayat hidup, keterangan sedang tidak dicabut hak pilih, pas foto, serta naskah visi misi Balon. “Secara umum ini masih sebatas syarat administrasi,” katanya.
Keputusan untuk menentukan siapa kandidat yang nantinya ditetapkan, menurut Lasnardi sepenuhnya menjadi kewenangan DPP PDIP. Setelah berkas pendaftaran sampai ditangan DPP, maka proses selanjutnya adalah survei internal PDIP. “Pengurus DPP nantinya yang terjun ke lapangan untuk melakukan survei kandidat tersebut,” paparnya. Kendati begitu, pihaknya kata Lasnarsi berharap seluruh Kandidat Balon juga bisa mengajukan hasil survei yang dilakukan secara mandiri agar bisa menjadi perbandingan atas survei internal PDIP. “Yang jelas kami pengurus DPD hanya sebatas menjaring Balon. Selebihnya ditentukan DPP. Karena tingkat DPP juga punya tim penjaringan,” ujarnya. (fit/palu ekspres)
