Menurut Ketua APINDO Sulteng, Arthur Pangemanan, kerjasama APINDO dan ACI sudah berlangsung selama 7 tahun. Dimulai ketika peringkat Sulteng masih di posisi 23 dari 33 Provinsi pada tahun 2013. “Hingga pernah mencapai peringkat 14 dari 34 pronvinsi di tahun 2017 lalu,” ujar Arthur.
Bila di tahun 2019 daya saing Sulteng ini merosot hingga 5 poin, memang tak bisa dinafikan adanya peristiwa bencana alam gempa, tsunami dan liquifaksi yang terjadi pada September 2018 lalu ikut mempegaruhi hasil survei.
Meski diakui masih banyak kekurangan dari proses riset termasuk metode yang digunakan, namun setidaknya kata Arthur, hasil riset ACI ikut menjadi acuan bagi pemda dalam melaksanakan arah pembangunan. Tidak hanya itu, data hasil survei ini digunakan bahkan hingga pengusaha Eropa yang berkepentingan berinvestasi di Indonesia, khususnya Sulteng.
“Setidaknya survei ini memberi penerangan jalan ke mana arah yang harus ditempuh pemerintah dan pengambil kebijakan terhadap kebutuhan pembangunan di masyarakat,” tandasnya. Tinimbang pemda meraba-raba tanpa acuan haris berbuat untuk masyarakat.
Selain itu, seharusnya hasil survei data inipun bisa dimanfaatkan oleh lembaga legislatif sebagai acuan dalam membuat kebijakan pembuatan rancangan undang-undang, tentang apa yang dibutuhkan konstituennya di lapangan.
Budiman, Peneliti dari Lembaga Mitra Edukasi sempat mempertanyakan metode survei yang dilakukan ACI. Menurutnya, dia tak terlalu sependapat bila kajian yang dilakukan ACI, tetap dikatakan survei yang bisa merepresentasekan secara umum populasi.
“Disebabkan karena dilaksanakan dengan sumber data 80% Sekunder, dan hanya 20% Primer,” ujar Budiman kepada Palu Ekspres.
Sebab berdasarkan teori kata dia, yang dimaksud dengan penelitian Survey adalah suatu penelitian ilmiah yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari Responden yang menjadi Sampel penelitian
“Saya tidak meragukan akurasi survei ini. Namun 20 persen ini terlalu kecil sebagai data primer, karena tak bisa mencakup hingga ke desa-desa,” ujar Budiman yang ikut menjadi peserta survei daya saing itu.
Dipertanyakan pula data sekunder dari lembaga-lembaga terkait yang terkadang tidak sinkron satu sama lain. Misalnya pada beberapa kasus, gubernur Sulteng sering memprotes data yang dirilis BPS Sulteng.
