Laporan Anita Anggriany Amier
Sulawesi Tengah berada pada posisi 19 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam hal daya saing. Nilai ini turun sebanyak 5 poin dari tahun 2018. Dimana tahun itu, Sulteng berada di peringkat 14 dari 34 provinsi pembanding.
Data ini dirilis oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kwan Yew School of Public Policy, National University of Singapore di Palu, Sabtu 28 September 2019.
Atas hasil itu, ACI yang bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merekomendasikan 2 hal yang harus dilakukan pemda yaitu berfokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan meningkatkan investasi pada sektor-sektor produktif.
Sebab 2 hal inilah yang menjadi kelemahan Sulteng dalam menaikkan daya saing provinsinya yaitu rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan akses telekomunikasi yang rendah.
Sementara survei ini menemukan bahwa yang menjadi kekuatan Sulteng adalah tata kelola pemerintahan yang berlangsung dengan baik serta infrastruktur dan pelayanan dasar yang berlangsung dengan baik.
Sebelumnya, ACI menganalisis data dari hasil studi tahun 2018, terhadap 4 lingkungan, kualitas hidup dan infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja, serta pemerintahan dan institusi publik.
Lalu diturunkan lagi menjadi 12 sub lingkup dan 105 indikator. Sebanyak 22 persen data Primer dan sekira 78 persen bersumber dari data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari Pemda, APINDO dan Akademisi, BPS, Kementerian Kesehatan, Bank Indonesia dan pihak lain.
ACI juga melakukan survey terhadap 21 orang yang berasal dari khalayak masyarakat yang dipilih dari kalangan pengusaha berbagai sektor termasuk media. Survei dengan menggunakan clicker ini menjadi data primer. Dimana partisan diberikan pertanyaan tertutup dengan jawaban skala Likert dari angka 1 sampai 9. Partisan memberi jawaban dengan menggunakan keypad atau clickers.
Hasil survei ACI ini lalu disampaikan kepada pemerintah pusat dan masing-masing pemda. “Setiap tahunnya, kami mengadakan pertemuan di Singapura dengan pemda dan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk memaparkan hasil ini riset ini,” ujar Romy dari ACI.
Menurut Ketua APINDO Sulteng, Arthur Pangemanan, kerjasama APINDO dan ACI sudah berlangsung selama 7 tahun. Dimulai ketika peringkat Sulteng masih di posisi 23 dari 33 Provinsi pada tahun 2013. “Hingga pernah mencapai peringkat 14 dari 34 pronvinsi di tahun 2017 lalu,” ujar Arthur.
Bila di tahun 2019 daya saing Sulteng ini merosot hingga 5 poin, memang tak bisa dinafikan adanya peristiwa bencana alam gempa, tsunami dan liquifaksi yang terjadi pada September 2018 lalu ikut mempegaruhi hasil survei.
Meski diakui masih banyak kekurangan dari proses riset termasuk metode yang digunakan, namun setidaknya kata Arthur, hasil riset ACI ikut menjadi acuan bagi pemda dalam melaksanakan arah pembangunan. Tidak hanya itu, data hasil survei ini digunakan bahkan hingga pengusaha Eropa yang berkepentingan berinvestasi di Indonesia, khususnya Sulteng.
“Setidaknya survei ini memberi penerangan jalan ke mana arah yang harus ditempuh pemerintah dan pengambil kebijakan terhadap kebutuhan pembangunan di masyarakat,” tandasnya. Tinimbang pemda meraba-raba tanpa acuan haris berbuat untuk masyarakat.
Selain itu, seharusnya hasil survei data inipun bisa dimanfaatkan oleh lembaga legislatif sebagai acuan dalam membuat kebijakan pembuatan rancangan undang-undang, tentang apa yang dibutuhkan konstituennya di lapangan.
Budiman, Peneliti dari Lembaga Mitra Edukasi sempat mempertanyakan metode survei yang dilakukan ACI. Menurutnya, dia tak terlalu sependapat bila kajian yang dilakukan ACI, tetap dikatakan survei yang bisa merepresentasekan secara umum populasi.
“Disebabkan karena dilaksanakan dengan sumber data 80% Sekunder, dan hanya 20% Primer,” ujar Budiman kepada Palu Ekspres.
Sebab berdasarkan teori kata dia, yang dimaksud dengan penelitian Survey adalah suatu penelitian ilmiah yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari Responden yang menjadi Sampel penelitian
“Saya tidak meragukan akurasi survei ini. Namun 20 persen ini terlalu kecil sebagai data primer, karena tak bisa mencakup hingga ke desa-desa,” ujar Budiman yang ikut menjadi peserta survei daya saing itu.
Dipertanyakan pula data sekunder dari lembaga-lembaga terkait yang terkadang tidak sinkron satu sama lain. Misalnya pada beberapa kasus, gubernur Sulteng sering memprotes data yang dirilis BPS Sulteng.
Pihak ACI sendiri mengakui, bahwa karena keterbatasan dana dan waktu, sehingga, dengan data 80 persen diambil dari data sekunder, sudah di “ASUMSI”kan telah mewakili populasi secara keseluruhan.
Terhadap perbedaan ini data tersebut, ACI tetap mengacu pada data yang dirilis BPS meskipun tak mengabaikan pula data dari pemda setempat. Mereka sendiri mengakui akan senang bila pemda akan melakukan surveo sendiri. Sehingga semakin banyak data yang diperoleh peneliti. (*)
