“Minimal bisa membuktikan penggunaan dana tersebut,”ujarnya.
Seluruhnya juga diminta membuat kronoligis akan penggunaan dana itu. Semisal, bagi anggota yang rumahnya hancur. Diminta untuk membuat surat keterangan dari pemerintah kelurahan. Sebab tiga diantara anggota menjadi korban langsung bencana 28 September 2018.
Masih menurut Ajenkris, untuk pertangungjawaban dana reses TW I dan II sudah bisa dipenuhi. Tidak ada masalah. Akan tetapi, jika terdapat anggota yang tidak mampu membuktikan penggunaan dana tersebut, maka kemungkinan besar akan diminta untuk mengembalikan. “Kalau tidak bisa dibuktikan akan ada pengembalian. Tergantung nanti bagaimana . Kalau tidak dimanfaatkan untuk masyarakat, ya harus dikembalikan. Katena prinsipnya dana itu betul-betul untuk masyarakat. Apalagi bertepatan dengan masa kampanye,”demikian Ajenkris.
Wakil Ketua DPRD Palu, M Rizal, membenarkan dirinya tidak menggunakan dana tersebut untuk menggelar pertemuan reses. “Karena uangnya saat itu kami pegang. Baru saja kami terima. Tapi, ATM tidak berfungsi. Saat itu sudah dibutuhkan, maka kita gunakan untuk bantu masyarakat,”ungkap Rizal.
Menurutnya, saat itu ia tidak lagi berfikir bagaimana mempersiapkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Misalnya untuk membuat nota belanjaan logistik.
“Tapi saya punya dokumentasi. Ketika dana itu saya gunakan,”jelasnya. Karena siatuasi darurat, maka dana tersebut kata Rizal dibagi dalam bentuk logistik ke masyarakat. “Waktu itu kita tidak berfikir buat nota. Karena masyarakat butuh cepat. Misalnya tiba tiba ada yang butuh pokok. Jadi uang saja yang kita kasih,”ujarnya.
Rizal mengaku, dana reses yang ia terima saat itu sebesar Rp10 juta. Sebenarnya dana tersebut sudah teragenda untuk menggelar pertemuan reses di Dapilnya. Akan tetapi sebelum tiba pada jadwal pertemuan, bencana sudah terjadi. “Kalau kita mau berfikir manusiawi, dana 10 juta itu tidak cukup. Pada saat itu awal kita diberi 10 juta. Dari 18juta dana reses,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)
