Opini WTP kata dia diperoleh sejak tahun 2012 sampai 2017. Namun opini WTP lanjutnya bukanlah tujuan akhir. Akan tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai masukan. Baik bagi perencanaan penganggaran selanjutnya dan menjadi peta yang lengkap dalam penganggaran kegiatan yang dapat disinergikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan.
Longki meminta seluruh pimpinan OPD mempunyai keinginan kuat dan bersama-sama melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. (humas/palu ekspres)
