PALU EKSPRES, PALU- Pemerintah terus berusaha mempercepat pemanfataan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng). Setelah rapat bersama di Istana Wakil Presiden (Wapres) RI pada 6 Oktober dan kunjungan Wapres baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Sulteng mengelar lagi rapat serupa, Senin 14 Oktober 2019 di Kantor Gubernur Sulteng. Menkopolhukam RI, Wiranto melalui liaison officer (LO), Sutikno memimpin rapat tersebut bersama Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Bunga Elim Somba serta Danrem 132 Tadulako, Sasmita.
Sutikno kembali mempertegas bahwa dana stimulan perbaikan rumah rusak yang akan segera ditransfer ke daerah terdampak sebesar Rp1,9triliun lebih. Dengan total jumlah rumah rusak berat sebanyak 15.448 unit, rusak sedang sebanyak 27,706 dan rusak ringan sebanyak 42.609 unit. Sutikno dalam kesempatan itu meminta kesiapan semua pihak untuk mempercepat proses pelaksanaan dana stimulan tersebut. Serta mepercepat proses pembangunan hunian tetap (Huntap). “Sehingga saat ini proses percepatan kesiapan lahan lokasi relokasi,”kata Sutikno.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bunga Elim Somba, mewakili Gubernur Sulteng dalam rapat itu menjelaskan pemanfataan dana stimulan tahap 2 nantinya akan ditransfer langsung ke rekening masyarakat terdampak. Namun transfer langsung ini hanya dilakukan bagi kategori rumah rusak sedamg dan ringan.
“Dana stimulan tahap II Rp1,9triliun lebih. Karena pelaksanannya sesuai arahan Wapres, maka rusak sedang dan ringan akan ditransfer kerening yang berhak menerima,”jelas Elim.
Sementara untuk stimulan rumah rusak berat tahap 2 tetap dilakukan dengan pola insitu. Namun ditahao 2 nanti, percepatan proses pembangunan akan dibantu personil TNI. Saat ini menurut Elim, seluruh pemerintah kabupaten/kota terdampak sedang melakukan percepatan validasi data BNBA penerima.
“Untuk itu, pemerintah daerah sudah sangat siap melaksanakan dana stimulan tahap II,”jelas Bunga Elim. Sementara Wali Kota Palu Hidayat, menyampaikan sejauh ini masih terdapat perbedaan data penerima dana stimulan tahap II. Karena perbedaan itu, Hidayat menyarankan agar stimulan di Kota Palu perlu dilaksanakan hingga tahap 3. “Dengan perbedaan data tersebut maka dana stimulan untuk tahap III harus dilanjutkan .Karena akan banyak masyarakat yang tidak menerima dana stimulan. Sementara mereka juga mengalami rumah rusak,”kata Hidayat.
Hidayat dalam rapat lanjutan ini lagi-lagi menyoroti Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekaitan dengan tindak lanjut penyediaan lahan bekas hak guna usaha (HGU). Hidayat menilai BPN terkesan tidak ingin melaksanakan perintah Wapres RI. Di mana Wapres RI Jusuf Kalla kata dia sebelumnya sudah menegaskan bahwa HGU yang sudah habis masa berlakunya untuk tidak diperpanjang dan dicabut. Selanjutnya dimanfaatkan untuk pembangunan Huntap.
“Saya heran, siapa lagi yang mau bicara agar BPN dapat melaksanakan itu. Setahu saya hanya Tuhan yang belum bicara terkait kesiapan lahan,”ucap Hidayat menyindir.
Karenaya Hidayat meminta agar SK Gubernur tentang penetapan lokasi (Penlok) penyediaan lahan Huntap harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak.
Sementara Danrem 132 Tadulako, Kolonel Agus Sasmita, menyebut, TNI pun siap melaksanakan seluruh hasil kesepakatan dalam rapat-rapat sebelumnya. Untuk perbantuan perbaikan rumah rusak berat, Agus menjelaskan pihaknya akan melibatkan sebanyak 600 personil TNI. 270 personil Polri serta 30 personil BPBD. Termasuk 100 orang masyarakat.
Karena itu Agus berharap dukungan pemerintah daerah dan semua pihak terkait meningkatkan koordinasi agar realisasi stimulan bisa dipercepat.
“Dan paling penting Bupati dan Walikota Palu menetapkan BNBA penerima dana stimulan tahap II sebagai dasar personil untuk melaksanakan kegiatan di lapangan dan kedepan kita rumuskan kriteria penerimanya,”demikian Danrem. (mdi/palu ekspres)
