PALU EKSPRES, PALU – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Mohamad Fadli mengaku sering mendapat undangan saat Ia masih tergabung di komisi IV pada periode sebelumnya terkait persoalan jaminan kesehatan masyarakat miskin yang masuk rumah sakit.
“Saya kemarin masih di komisi IV sering mendapat undangan terkait persoalan jaminan kesehatan masyarakat yang akan masuk rumah sakit,” ujarnya.
Fadli mengatakan, hal serupa masih saja ada dan itu Ia temukan di Rumah Rumah Sakit Tombolotutu Tinombo baru-baru ini. Hal itu disampaikannya pada rapat paripurna DPRD, Rabu 8 Januari 2020.
Menurut dia, beberapa waktu lalu Ia menemukan langsung tiga pasien anak-anak di Rumah Sakit Tombolotutu Tinombo yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk digunakan berobat di rumah sakit.
Karena sejak 1 Januari 2020 kata Fadli, Dinas Sosial Parimo sudah tidak mengeluarkan surat rekomendasi.
Dengan demikian, terpakasa pihak keluarga memulangkan pasien tersebut secara paksa, hanya karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit.
Hal itu lanjut dia, disebabkan karena belum adanya MoU Pemerintah Kabupaten dengan pihak BPJS terkait dengan rekomendasi integrasi jamkesda.
“Saya yakin setiap hari akan banyak terjadi keluar paksa masyarakat kita yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit,” kata Fadli.
Olehnya, melalui kesempatan ini berhubung ada Pak Wabup, saya selaku anggota DPRD menyampaikan usulan sekaligus desakan kepada pemerintah daerah untuk segera mencarikan solusi dan jalan keluar terkait persoalan ini,” tambahnya.
Ia mengaku, sudah beberapa kali melakukan konfirmasi dengan Dinsos dan masih terdapat ribuan masyarakat miskin di Parimo belum terdata sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta penerima jaminan kesehatan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu.
Ia menambahkan, masyarakat yang sakit memaksakan diri untuk masuk rumah sakit tapi memaksa juga untuk keluar karena tidak punya jaminan.
“Dan hari ini saya ditelpon lagi oleh masyarakat menanyakan tentang kepesertaanya di BPJS, mau masuk rumah sakit tapi ragu sebab, belum masuk di BPJS. Akhirnya saya cek ke BPJS ternyata belum masuk datanya, terpaksa orang tua pasien menahan anaknya masuk rumah sakit karena tidak punya biaya,” ungkapnya.
Hal ini kata dia tidak boleh terjadi karena ini adalah merupakan hak rakyat yang dijamin oleh undang-undang.
“Dan, harus dicarikan solusinya jangan sampai dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto mengatakan, persoalan kesehatan seperti ini minimal harus ada solusi dari Rumah Sakit atau menyampaikan ke pihak Dinas Kesehatan.
“Minimal harus ada solusi dari pihak rumah sakit menyampaikan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial bagaimana solusinya, tidak bisa pasien keluar secara paksa, itu kan rumah sakit dibangun dari uang daerah kalaupun berhutang nanti kita bicarakan persoalanya biarkan dirawat di situ dulu,” katanya.
Setelah pasien dirawat lanjut dia, lalu disampaikan melalui surat resmi kepada Bupati atau Wakil Bupati. Sebab, ini adalah hal yang penting bagi masyarakat.”Jadi jangan disia-siakan masyarakat, mau dikemanakan masyarakat kita,” ujarnya.
Terkait persoalan ini tambahnya, pekan depan pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial, Dukcapil, PMD, dan BPJS.
“Saya pikir Dinas Sosial tutup mata terkait persoalan ini karena tidak ada koordinasi dengan wakil bupati terkait dengan masalah ini. Minimal beliau harus menghadap bupati atau wakil bupati sebagai pengawas pembangunan,” kata Sayutin. (asw/palu ekspres)
