LSM? Tidak lagi terdengar garang dan berbobot seperti zaman Ridha dahulu. Kualitas, konsistensi dan keberanian terlihat benderang. Sekarang, seperti redup. Apa penyebabny? Ridha yang lebih tahu. Karena beliau dedengkotnya.
***
Bagian saya adalah perguruan tinggi. Rasanya sama redupnya dengan NGO. Tempat para cerdik pandai itu, geliatnya sepi. Di zaman sentralistik era Suharto, kalau para Rektor bertemu dalam Form Rektor Indonesia. Kita selalu dengar, keluar pikiran hebat tentang negeri. Sekarang? Ini, komentar pertanyaan seorang pembicara pada sebuah seminar nasional.
Di mana para dosen? Apa yang sesunguhnya terjadi dengan mereka? Ada yang bilang, dosen sibuk kejar remunerasi. Ilmuan berlomba publikasi untuk kejar gengsi akedemik semata. Faktanya, memang tidak banyak menjawab kebutuhan masyarakat. Jadinya, abai pada masalah ekologi dan sosial. Sesuatu yang menjadi tugas kaum ilmuan.
Kalau mahasiswa. Mereka telah diamputasi semenjak hari pertama mengenal kampus. Tabiat penguasa tiap zaman selalu begitu. Meredam Spirit kritisnya mahasiswa. Di era Dewan Mahasiswa dahulu, lahirlah NKK/BKK. Tapi, menghalaunya sejak dini, nanti sekarang. Mereka dilarang ikut organisasi agar tidak radikal. Mestinya, ajari mereka berorganisasi yang benar agar menjadi penghalang radikalisme.
Saya mengkuatirkan, kita bakal ciptakan anak pintar tanpa hati dan keberanian. Anak anak yang mahir pegang senjata otomatis. Tapi, lari tunggang langgang saat musuh datang. Mereka juga kehilangan jiwa peduli. Mencontoh pada guru mereka.
***
Saat ini pemerintah mendorong apa yang dikenal sebagai Omnibuslaw. Maknanya omnibus itu adalah “segalanya”. Tapi maksudnya adalah memangkas aturan yang menghambat investasi. Namun, Investasi itu juga gerbangnya vandalisme ekologi. Jadi, lancarnya investasi dalam tanda kutip ikut mendorong vandalisme ekologi.
Memang diakui bahwa banyak aturan dibuat, semula sebagai instrument hukum. Dalam prakteknya, menjadi penghambat yang kontra produktif. Bahlil Lahadalia dalam sambutan pada acara Hipmi, memberi contoh tentang PT Vale, yang butuh sekian tahun untuk proses perizinan saja. Beliau, di depan Presiden, dengan tegas menunjuk kementrian KLHK sebagai biang kerok.
