PALU EKSPRES, JAKARTA – Neraca perdagangan RI masih mencatat defisit. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memerinci, posisi neraca perdagangan pada Januari 2020 mengalami defisit sebesar USD 864 juta atau USD 0,86 miliar.
Defisit itu terjadi karena nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor. BPS mencatat, nilai ekspor Januari 2020 sebesar USD 13,41 miliar. Sementara, nilai impor mencapai USD 14,27 miliar.
‘’Meski mengalami defisit, ini masih lebih kecil bila dibandingkan defisit yang terjadi di Januari 2019 yang sebesar USD 1,06 miliar,’’ ujar pria yang akrab disapa Kecuk itu di kantor BPS, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Defisit Januari 2020 itu terutama disebabkan karena neraca dagang migas yang masih defisit hingga USD 1,18 miliar. Sedangkan, neraca dagang non migas mengalami surplus USD 317 juta.
Dia berharap agar kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan bisa diimplementasikan dengan baik. Misalnya, implementasi B30 diharapkan berjalan dengan mulus.
Kecuk menyebut, kondisi global juga masih terus mempengaruhi aktivitas ekspor impor di dalam negeri. ‘’Karena ekonomi global tidak stabil, seperti perang dagang, geopolitik di Middle East, fluktuasi harga komoditas dari waktu ke waktu,’’ tambahnya.
BPS mencatat, penurunan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) sebesar 2,68 persen dari USD 67,18 per barel menjadi USD 65,38 per barel. Harga beberapa komoditas non migas meningkat pada Desember ke Januari. Di antaranya adalah minyak sawit, batu bara dan karet yang masing-masing mengalami peningkatan 8,44 persen, 6,5 persen dan 1,2 persen. Di sisi lain, ada komoditas yang mengalami penurunan harga seperti nikel, tembaga dan timah.
Belum lagi, persoalan virus korona yang disebutnya akan terefleksi pada neraca dagang Februari yang akan dirilis bulan depan. Kecuk menjelaskan, virus korona mulai merebak pada akhir Januari usai perayaan Imlek. Sehingga, aktivitas ekspor impor akibat korona disebutnya mulai dirasakan pada pekan terakhir Januari.
Namun, karena BPS tidak menyajikan data mingguan dan hanya bulanan, maka efek korona belum terlihat dari hasil neraca dagang Januari. ‘’Kita perlu waspada dan sebagaimana efeknya bisa dilihat di bulan berikutnya yang menyajikan Februari. Tapi intinya kita semua perlu waspada,’’ urainya.
Secara kronologis, lanjut Kecuk, BPS mencatat penyebaran virus korona yang dilaporkan di Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian diidentifikasikan terjadi pada tanggal 3-5 Januari 2020.
Pada 20 Januari 2020, beberapa negara mulai melakukan langkah antisipasi berupa pengecekan suhu badan. Tapi, saat itu, World Health Organization (WHO) belum merekomendasikan pembatasan perjalanan ataupun ekspor impor.
Sejalan dengan hal itu, dinamika perdagangan RI dengan Tiongkok menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai. Sebab, berdasarkan kalkulasi Bank Dunia, penurunan ekonomi Tiongkok 1 persen akibat korona berpotensi menurunkan ekonomi hingga 0,3 persen terhadap ekonomi Indonesia. Selain dampak pada kinerja perdagangan, yang paling terpengaruh juga kondisi wisatawan Tiongkok memiliki andil 12 persen terhadap keseluruhan jumlah wisatawan.
Terpisah, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan,kebijakan B30 bukan menjadi faktor utama pengendali defisit neraca perdagangan.Menurut Bhima, selain karena virus korona, faktor lain yang menjadi penyebab yakni karena adanya perlambatan permintaan industri di dalam negeri.Bhima menyebut bahwa konsumen menahan permintaanseiring dengan tingginya ketidakpastian global.
‘’Sehingga impor bahan baku danbarang modal pelaku industri manufaktur di-rem. Ini sejalan dengan data PMIbulan januari yang anjlok dari 49,5 ke 49,3 per Januari 2020. Jadi (defisitneraca dagang ini menjadi) tanda-tanda industri sedang bermasalah,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.
(dee/jpc)
