PALU EKSPRES, PALU– Permainan mark up (penggelembungan) harga tiket pesawat perjalanan dinas anggota DPRD Palu mencuat. Sebagaimana dialami salahsatu anggota DPRD Palu , Marselinus. Dia mengungkap adanya kejanggalan pada lembaran Elektronic Ticket Receipt (ETR) untuk maskapai Garuda.
Dia mengungkap, dalam lembaran ETR pembelian tiket tujuan Makassar yang pernah diberikan padanya, terdapat biaya “Travel Surcharge”sebesar Rp75.000. Biaya travel surcarger ini menurut dia naik menjadi Rp100ribu jika tujuan Jakarta.
“Sebelumnya tidak ada biaya surcharge ini. Sudah saya tanya ke Sekwan. Tapi dia mengaku biaya tambahan itu dari travel. Namun tidak menjelaskan apa dasarnya,” ungkap Marselinus, Minggu, 8 Maret 2020 kepada wartawan.
Marcelinus menyebut, biaya travel surcharge ini belum pernah terjadi sebelumnya setiap kali perjalanan dinas. Selama ini urusan pembelian tiket pesawat dilakukan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Palu.
“PPTK ini baru diganti Sekwan dengan alasan PPTK sebelumnya bekerjasama dengan travel abal-abal,” kata Marcelinus.
Marcelinus pun mengungkap hal mengejutkan lainnya. Bahwa travel penyedia tiket pesawat yang dikerjasamakan Sekretariat DPRD Palu adalah anak Sekwan.
“Banyak informasi ke saya, bahwa pemilik travel penyedia tiket perjalanan dinas anggota DPRD Palu itu diduga milik anaknya. Bahkan beberapa anggota DPRD lainnya mengakui itu,” beber Marcelinus.
Travel tersebut lanjut dia berada di Jalan Sis Al-Jufri, tepatnya depan Hotel City.
“Kalau tidak salah namanya Rajawali Travel,” tambah salah satu anggota DPRD Palu yang namanya enggan dijadikan sumber pemberitaan.
Informasi lain yang diungkap Marcelinus adalah perlakuan istimewa anak kandung Sekwan DPRD Palu. Sebab kata dia, anak tersebut baru saja ditempatkan sebagai tenaga honorer lingkup sekretariat, namun sudah mendapat jatah perjalanam dinas.
“Ada banyak kejanggalan yang dilakukan Sekwan. Bukan hanya persoalan dugaan mark up, tapi anaknya yang belum samapai satu bulan jadi honorer sudah diberangkatkan jadi pendamping. Sementara banyak honorer lama belum ada dikasih berangkat,” pungkasnya.
