6 Kali WTP, Pemprov Sulteng Menunjukkan Entitas Pemerintah Good Governance

  • Whatsapp

PALU EKSPRES, PALU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah (LKP) tahun anggaran 2018. Dengan demikian Pemprov Sulteng di bawah kepemimpinan Longki Djanggola sudah berhasil meraih opini WTP sebanyak 6 kali secara berturut-turut.

“WTP menunjukkan suatu entitas pemerintah telah good governance,” kata Anggota VI BPK RI Prof. H. Harry Azhar Azis, MA Ph.D, CSFA yang menerima secara simbolis LKPD Provinsi Sulteng pada acara Pencerahan dan Peningkatan Wawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dirangkaikan  Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah TA 2019, Kamis siang (12/3/2020) di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng.

Bacaan Lainnya

Ia berharap  semua Pemerintah Daerah di Sulteng dapat meraih WTP sebagaimana capaian Pemprov Sulteng. Karena dari hasil pemeriksaan LKPD 2018 terhadap 14 entitas Pemda se- Sulteng, masih terdapat 4 Pemda yang masih diganjar predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Provinsi lain semua sudah WTP masa Sulteng kalah,” kata Harry Azhar Azis yang wilayah pemeriksaannya meliputi 18 provinsi dan 250 kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia.

Ia juga  meminta temuan dan rekomendasi dari BPK supaya dilaksanakan Pemda dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau ada temuan selama Bapak menjabat segera tindaklanjuti,” tegasnya kepada kepala daerah. Menurutnya, temuan BPK tetap berlaku hingga 20 tahun lamanya.

Sementara itu, Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola  menyatakan kepuasannya atas hasil pemeriksaan BPK karena LKPD Provinsi Sulteng berhasil meraih predikat WTP sebanyak 6 kali secra berturut-turut.

“Tentu Kami berharap opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019 dapat dipertahankan,”ujarnya.

 Ia juga menyatakan perlunya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah demi terwujud akuntabilitas dan transparansi menuju kesejahteraan rakyat.

“Perlu peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah,” kata Longki.

Turut hadir pada kegiatan tersebut,  Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Moh. Said, MBA, Wagub Sulteng H. Rusli Dg. Palabbi, SH, MH,  Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulteng Arus Abdul Karim, para bupati/wali kota, Asisten, kepala OPD teknis dan jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sulteng. (fit/palu ekspres)

Pos terkait