PALU EKSPRES, DONGGALA-Ketua DPRD kabupaten Donggala Takwin perihatin dinonaktifkannya Kerjasama Pemerintah Kabupaten Donggala dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Puluhan ribu masyarakat miskin di Donggala akan kehilangan jaminan pelayanan dasar tersebut. Ditambah lagi dengan merebaknya coronavirus (Covid-19) Takwin menilai beban masyarakat akan semakin berat.
“Sejak dulu kami sudah sampaikan kepada dinas kesehatan untuk memperhatikan anggaran kesehatan bagi wara miskin yang terdaftar dalam BPJS ini,” ungkapnya, Jumat (03/04/20)
Politisi PKS itu menekankan dinas kesehatan bisa berkomunikasi kembali dengan pihak BPJS kesehatan mecari alternatife untuk 60ribu jiwa masyarakat Donggala yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Kalau pun tidak bisa dibayar semua, mungkin bisa dibayar sebahagian dulu sebagai bentuk keseriusan kita dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Donggala,” kata dia.
Sebelumnya pertanggal 31 Maret 2020 BPJS kesehatan palu mengeluarkan surat bernomor 507.IX-03/0320 prihal penonaktifan peserta yang didaftrkan pemerintah daerah kabupaten Donggala.
Kepala cabang BPJS Palu Wahida dalam suratnya menjelaskan telah berakhir masa berlaku perjanjian kerja sama anatar BPJS cabang Palu dengan pemerintah kabupaten Donggala.
Dengan demikian dilakukan penonaktifan terhadap peserta yang didaftarakn oleh pemda pada tanggal 1 april sebanyak 59.516jiwa dengan status non aktif.
Terpisah kadis Kesehatan Donggala Muzakir Ladoali yang dikonfirmasi dikantronya Kamis (02/04/20) membenarkan pihak BPJS Palu telah memutuskan kerjasama dengan pemda Donggala.
Pemutusan itu kata Muzakir dikarenakan pihaknya tidak mampu lagi membayar angsuran BPJS kesehatan untuk 60,jiwa warga Donggala yang ditanggung pemda.
“Iya benar, BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Setiap bulan kita membayar sebesar 2,5 miliar. Dana tidak mencukupi dan pemda hanya mampu melunasi tiga bulan saja,” jelas Muzakir. (mg6/palu ekspres)
