PALU EKSPRES, PARIGI– Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto mengatakan, setiap perjalanan dinas pejabat di Parigi Moutong dipotong 20 persen untuk kebutuhan penanganan COVID-19.
Pemotongan 20 persen itu kata dia, untuk menunjang dana yang sudah ada kurang lebih Rp 10 Miliar. Sementara yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 di Parimo sekitar 23 Miliar.
“Makanya untuk menambah DAK rumah sakit dan DAK Dinas Kesehatan kita ambil dari dana itu,” kata Sayutin kepada wartawan di Parigi, Kamis (9/4/2020).
Bahkan, Anggota DPRD kata Sayutin dalam semester II ini mulai April hingga Juni 2020 tidak ada perjalanan dinas keluar daerah.
“Saya tegas menyatakan tidak ada perjalanan keluar daerah dan dalam daerah Gubernur memerintahkan silahkan melakukan pengawasan,” kata Sayutin.
Untuk perjalanan dalam daerah misalnya, mengunjungi atau meninjau untuk melakukan koordinasi ke perbatasan seperti, Moutong itu diperbolehkan ataupun ke wilayah Kabupaten Poso.
Karena menurutnya, Parigi Moutong merupakan salah satu kabupaten yang dinilai rawan karena berada tepat di jalur poros Trans Sulawesi.
“Kemudian saran saya juga bahwa pemotongan ini benar-benar digunakan untuk penanganan COVID-19,” ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, dana tersebut tidak sekaligus dibelanjakan terkecuali untuk hal-hal yang penting.
Karena, jika sampai di bulan Mei 2020 dan situasi ini sudah mulai normal, maka anggaran yang tidak selesai dibelanjakan itu pada saat perubahan anggaran nantinya, dana tersebut akan dialokasikan kembali ke pos-posnya sesuai dengan peruntukannya.
“Jadi, dana ini tidak sekaligus dibelanjakan kecuali untuk keperluan yang penting. Jadi, kalau dana ini tidak selesai dibelanjakan maka kita akan evaluasi di saat perubahan anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila nantinya negara sudah menyatakan bahwa situasi ini sudah mulai stabil maka anggaran tersebut akan dilakukan evaluasi pada saat perubahan anggaran.
“Pesan saya kepada pemerintah gunakan anggaran ini sebaik-baiknya untuk pencegahan COVID-19, karena ini dana kemanusiaan jangan sampai disalahgunakan,” tegas Sayutin.
Kemudian, ia juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah dalam situasi seperti ini untuk tidak melakukan perjalanan karena instruksi dari Pemerintah Pusat itu jelas adanya.
“Saran saya kepada pemerintah tidak usah dulu jalan ke mana-mana kecuali menurut Presiden, Menteri, Gubernur, ada hal yang darurat,” ujarnya. (asw/palu ekspres)
