PALU EKSPRES, PALU– DPRD Palu berencana membentuk tim pengawasan peruntukan refocusing anggaran pencegahan penyebaran dan penanganan wabah Covid 19.
Wacana ini dikemukakan dua Anggota DPRD Palu dalam forum libu ntode bertajuk, strategi pemulihan mental masyarakat terhadap wabah Covid 19 di Kota Palu. Apa yang masyarakat perlu ketahui.
Libu ntodea yang digelar secara virtual dengan aplikasi zoom cloud meetings ini diikuti puluhan partisipan dengan 4 orang pemantik diskusi. Yakni Kepala Dinas Sosial Palu, Romi Sandi Agung, Plt RS Anutapura, dr Heri Mulyadi, phsycolog M Basir dan mantan Pasien Dalam Pengawasan (PDD) Covid 19, Mini.
Mutmaina Korona. Foto: Dok
Mutmaina Korona dalam kesempatan itu mengutarakan DPRD Palu saat ini tengah berusaha melihat dan mempelajari forsi realokasi anggaran yang dilakukan Pemkot Palu untuk penanganan wabah. Tujuannya agar anggaran tersebut dimanfaatkan tidak secara parsial.
“Makanya kami di DPRD Palu membangun tim pengawasan anggaran tersebut,”kata Neng, sapaan akrabnya dari balik layar.
Neng mengaku setuju dalam penanganan wabah ini diperlukan semangat gotong royong. Agar kerja-kerja tersebut bisa terintegrasi antara pihak terkait.
“Saya setuju kerja gotong royong dan terintegrasi. Dan DPRD Palu akan mendukung itu,”katanya.
Karena itu dia menyarankan agar fungsi Kehumasan Pemkot Palu harus berjalan sebagai pintu informasi terhadap segala upaya penanganan Covid 19 yang telah dilakukan Pemkot Palu.
DPRD Palu menurutnya juga perlu mengetahui segala informasi tersebut.
“Kami harap diskusi ini lahirkan solusi bersama. Sekaligus mengusul agar diskusi serupa kembali digelar namun fokus terhadap kinerja gugus tugas covid 19. Ini untuk pertanggungjawaban kepada publik.
Anggaran pun perlu terus transparansi setiap hari,”ujarnya
Dalam diskusi yang dipandu Dharma Gunawan Mochtar, politis NasDem ini menyoroti status stigma-stigma negatif masyarakat yang kerap muncul dalam beranda group Face Book Info Kota Palu.
“Ternyata stigma negatif kerap muncul di Info Kota Palu. Banyak statemen stigma dan memicu kekerasan terkait orang dengan status klinis ODP dan PDP,”tandasnya.
